Pak Edy Ogah Terapkan PSBB Meski Angka Positif Covid-19 Terus Meroket

Jakarta sudah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali karena wabah virus covid 19 terus meningkat. Namun kebijakan Gubernus Anies Baswedan tidak diikuti oleh propinsi Sumut. Padahal penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara hampir mendekati 10.000.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum mau menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti halnya DKI Jakarta.

Kata Edy seperti dilansir Tribun Medan, bahwa Pemprov Sumut cukup menyekat lima wilayah yang masuk dalam zona merah, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangbedagai, dan Kabupaten Karo.

“Kita melakukan penyekatan di Mebidang, Karo dan Sergai.

Kemudian, kita lakukan pendisiplinan masyarakat dan isolasi.

Kemudian, kita siapkan dan perkuat rumah sakit rujukan,” kata Edy di rumah dinas Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (11/9/2020).

Edy mengatakan, dia tidak ingin menerapkan PSBB karena khawatir berdampak pada sektor perekonomian.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, untuk saat ini, pihaknya sudah memberlakukan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak mau mengenakan masker saat berada di luar ruangan.

Sanksi denda ini, katanya, sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati dan Wali Kota (Perbup/Perwal).

“Sanksi denda sudah dijalankan kepada masyarakat yang tidak mengenakan masker,” katanya.

Sekolah Masih Terapkan Daring

Disaat yang sama, semua sekolah dan perguruan tinggi masih menerapkan sistem belajar jarak jauh. Kalau pun ada pertemuan tatap muka hanya dilakukan seminggu sekali, itu pun dalam jumlah yang terbatas.

Aplikasi belajar daring yang dipakai untuk menunjang proses belajar mengajar bervariasi. Sebagai ada yang mash memakai aplikasi WA dan Zoom. Sedang sekolah lain ada yang menggunakan aplikasi Kaizala yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft.

Sebagian orang tua di Sumut mendukung diterapkannya belajar jarak jauh. Namun ada juga pihak orang tua yang tidak sepakat. Kalau pun ada yang sepakat, mereka minta uang sekolah dipotong khusus untuk sekolah swasta.