Info tentang arti dari hukum dagang dan contohnya
Hukum Gagang via ilmu-ekonomi.id

12 Pengertian Hukum Dagang Menurut Para Ahli dan Sejarahnya

Diposting pada

Pengertian hukum dagang menurut para ahli (pakar) beserta sumbernya merupakan informasi penting dalam disiplin ilmu hukum. Dalam dunia dagang selalu ada aspek hukum yang mengatur guna menjamin hubungan yang baik antara penjual dengan pembeli. Tanpa adanya aturan, maka perdagangan hanya jadi sumber kekacauan tatanan sosial masyarakat saja.

Selain definisi dari hukum dagang menurut ahli, kami juga sampaikan mengenai sejarah hukum dagang untuk pembaca. Ini bisa Anda baca usai membaca kumpulan dari arti hukum dagang.

Alasan kami menulis pengertian hukum dagang adalah melengkapi dari artikel hukum sebelumnya. Kami sudah menulis tentang pengertian hukum, pengertian hukum bisnis, pengertian hukum pidana dan pengertian hukum internasional dan lain sebagainya pada blog ini .

Semua definisi terkait hukum kami publikasikan bertujuan menjadi arsip digital di komunikasi daring yang bisa membantu pengguna internet mendapatkannya, baik untuk keperluan tugas kuliah atau sekedar menambah wawasan saja. Karena saat ini, banyak orang lebih suka mengakses internet dari pada membaca buku dalam bentuk teks. Apalagi untuk mengakses internet dapat melalui alat komunikasi modern, seperti : smartphone dan tablet saja.

Nah, kehadiran teknologi informasi akan berimplikasi terhadap hukum dagang. Seberapa jauhkah dampaknya? Apalagi manusia zaman sekarang sudah mulai nyaman dengan belanja online. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dari hukum dagang itu sendiri.

Hukum Dagang via ilmu-ekonomi.id

Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai topik pengertian hukum dagang menurut para ahli.

1. Sri Redjeki Hartono mengemukakan:

Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termaksud hukum dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.

2. CST. Kansil

Hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang ikut andil dalam melakukan perdagangan dalam usaha pencapaian laba.

3. R. Soekardono mengemukakan:

Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW) dengan kata lain, hum dagang adalah himpunan peraturan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

4. Fockema Andreae mengemukakan:

Hukum dagang (Handelsrecht) adalah keseluruhan dari atuaran hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda hukum dagang dan hukum perdata dijadikan satu buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.

5. Munir Fuadi

Segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, atau kuangan yang dihubugkan dngan produksi atau kegiatan tukar menukar barang.

6. M. N. Tirtaamidjaja mengemukakan:

Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melkukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalahpemberian perantaraan antara produsen dan konsumen; membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjulan itu. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah KUHD akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari KUHPdt.

7. Ahmad Ihsan

Hukum dagang merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkah laku manusia dalam perdagang.

8. H.M.N. Purwosutjipto mengemukakan:

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

9. Purwo Sucipto

Hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

10. Sunaryati Hartono

Hukum ekonomi keseluruhan keputusan yang mengatur kegiatan perekonomian.

11. J. van Kan dan J. h. Beekhuis, mengemukakan:

Hukum perniagaan adalah hukum mengenai perniagaan adalah rumpunan kaidahyang mengatur secara memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti, membeli dan menjual dan mengadakan berbagai perjanjian, yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian, hukum perniagaan adalah tidak lain dari sebagian dari hukum perikatan dan bahkan untuk sebagian besar hukum perjanjian.

12. KRMT. Titodiningrat mengemukakan:

Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mempunyai atuaran-aturan mengenai hubungan berdasarkan ats perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan juga berupa Undang-Undang di luarnya. KUHD dapat disebut sebagai perluasan KUHPdt

Demikianlah informasi mengenai pengertian hukum dagang menurut pada ahli. Selanjutnya adalah informasi mengenai asal usul alias sejarah dari hukum dagang.

Sejarah Hukum Dagang

Perkembangan hukum dagang di dunia telah berlangsung pada tahun 1000 hingga 1500 pada abad pertengahan di Eropa. Kala itu telah lahir kota-kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, seperti Genoa, Venesia, Marseille, Florence hingga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus Iulis Civilis), namun berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih bersifat kedaerahan.

Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat segala hal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit.

Pada 1681 lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam kodifikasi ini termuat segala hal berkaitan dengan dagang dan kelautan, misalnya tentang perdagangan dengan transportasi laut.

Kedua hukum itu kemudian menjadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.

Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda dan Indonesia. Sebagai negara bekas jajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski telah dipublikasikan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia dan turut mempengaruhi perkembangan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahirlah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang diadaptasi dari Wetboek van Kopphandel yang kemudian menjadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.

Ok, kami cukupkan informasi tentang pengertian hukum dagang menurut para ahli dan sejarahnya. Semoga memberikan manfaat kepada pembaca. Kami selalu berharap kepada Anda untuk memberikan komentar, kritik atau saran guna perbaikan blog ini untuk jadi yang terbaik.