Umur pemerintahan Presiden Jokowi diprediksi tidak akan tahan lama karena dinamika politik dan kebijakan mantan gubernur DKI tersebut penuh dengan polemik dan kontroversial.
“Mungkin nggak bakal sampai satu tahun. Kesimpulan saya terlalu subuh mungkin, tapi melihat 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi, publik mulai meragukannya, ditambah banyak harapan yang tak terpenuhi sehingga berujung pada kekecewaan,” kata dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (24/1).
Pria yang akrab dipanggil Ipang ini mencermati, semakin hari citra Jokowi terus mengalami penurunan sangat signifikan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, ujarnya, bukan tidak mungkin legitimasi pemerintahan Jokowi mulai melemah karena rakyat dan pendukung dan relawannya sudah mulai meninggalkan.
“Kritikan dan masukan yang banyak, namun terkesan ia cuek bebek seperti tak didengar, ini jelas semakin mempertinggi tempat jatuh Presiden Jokowi,” kata peneliti politik IndoStrategis ini menegaskan.
Di tengah posisi Presiden Jokowi yang menghadapi tekanan besar dari segala arah. Ada beberapa syarat agar pemerintahan Jokowi bisa tahan lama atau selamat (soft landing) sampai akhir jabatannya.
“Pertama, Jokowi melepaskan diri sebagai petugas partai, bukan mandor, namun Jokowi harus sadar bahwa ia adalah seorang presiden,” jelas dosen ilmu politik ini, Ahad (25/1).
Nampaknya, imbuh Ipang, Jokowi sedang tersandera oleh parpol koalisi pendukungnya sendiri, sehingga ia tak bisa bekerja sesuai kehendak rakyat. Ia juga melihat, Jokowi justru bukan tersandera oleh Koalisi Merah Putih seperti dugaan publik sebelumnya, tapi justru oleh parpol pendukungnya sendiri.
“Semakin hari, Jokowi tampak tak dapat memenuhi janji politiknya karena tersandera kepentingan parpol koalisi,” ulas Ipang.
Ipang pun menyarankan agar Jokowi harus mulai pelan-pelan melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati, Surya Paloh, Wiranto, dan tokoh Koalisi Indonesia Hebat lainnya.
“Jokowi harus tegas dan berani, jangan sampai kepala desa lebih tegas dari Jokowi dan Jokowi mesti punya itikad baik untuk melepaskan institusi Kapolri, KPK dan Kejaksaan bebas dari kesan pengaruh, intervensi politik. Harus ditegaskan KPK, Polri dan Kejaksaan tidak boleh masuk ke ranah politik,” papar Ipang. [rol/silontong]
