Usai sudah harapan rakyat kepada Jokowi atas pemenuhan janjinya. Di masa kampanye pilpres 2014 yang lalu, ia katakan tidak ada bagi-bagi kursi selain janjikan akan bentuk pemerintahan yang profesional. Nyatanya, Jokowi sendiri yang tidak berani tunaikan janjinya sendiri.
Penunjukkan I Dewa Gede Palguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Hamdan Zoelva oleh Presiden Joko Widodo hanyalah politik balas budi.
“Itu namanya Istana sudah memainkan praktik politik balas budi,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (6/1).
Palguna adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udaya, Bali, yang pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Dia juga pernah menjadi hakim MK periode 2003-2008, satu masa dengan Jimly Asshiddiqie. Kini, ia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai hakim MK untuk menggantikan Hamdan Zoelva.
Menurut Bambang, penunjukan tersebut melengkapi penunjukkan kader partai lainnya yang lebih dulu ditempatkan di lembaga-lembaga yang harusnya diisi orang independen.
“Kita berharap, ke depan Jokowi membatasi diri dalam penggunaan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan politik balas budi, baik kepada sponsor dan para pendukung saat pilpres,” demikian Bambang. [rmol/silontong]
Kalau dalam pewayangan ada cerita “Petruk jadi raja” yang dapat mengalahkan ya….hanya Semar, gareng dan bagong…..bukan satriya….!