Di awal memimpin, Jokowi pun sudah suka “sodok” konstitusi. Jadi jika dalam hal lain lakukan hal yang sama, maka tidak aneh kedengarannya. Walau tidak aneh, tetap saja rakyat yang menanggung beban akibat kesalahan Jokowi ambil kebijakan.
Kebijakan energi yang diterapkan tim ekonomi kerja dinilai tidak kreatif karena hanya memindahkan beban fiskal kepada rakyat semata.
Ketua Komisi VI DPR asal PAN, A Hafisz Tohir mengaku heran dengan kebijakan energi khususnya penurunan BBM jenis premium dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 per liter, sementara harga elpiji (gas) 12 kilogram dinaikkan Rp 1.500 per kg.
“Sungguh ini bentuk permainan saja. Inti dari semuanya hanyalah memindahkan beban fiskal yang begitu beratnya ke pundak rakyat,” ungkap Hafisz kepada INILAHCOM di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Selanjutnya, Hafisz mempertanyakan arah kebijakan energi pemerintahan Jokowi-JK yang bergantung kepada mekanisme pasar. Asal tahu saja, harga minyak dunia terus merosot tajam. Harga produksi minyak dalam negeri (premium), seharusnya tak lebih dari Rp 6.000 per liter. Sementara pemerintah baru saja menetapkan harga jual premium Rp 7.600 per liter.
Dirinya juga mempertanyakan penaikan harga elpiji 12 kg menjadi Rp 160.000 per tabung per 2 Januari 2015. Lagi-lagi, alasan pemerintah adalah harga keekonomian alias harga dunia.
“Kebijakan energi ini jelas melanggar pasal 33 UUD 1945, serta keputusan MK. Menyangkut harga energi yang terkait dengan hajat hidup rakyat, tidak boleh dilepas. Pemerintah harus campur tangan melalui subsidi. Jelas-jelas, pemerintahan saat ini, tidak pro rakyat. Namun lebih pro kapitalis yang berpotensi menjadi neolib,” tuturnya. [inilah/silontong]
