Dahsyat, Dendam Jokowi Pada Hamdan Zoelva Terungkap Nyata

Diposting pada

Sebelum mengungkap alasan mengapa Jokowi menolak Hamdan, terlebih dahulu update berita terkait @MK_RI dmn kini sdh tersisa dua calon.

Kabar dan Gambar Hamdan Zoelva terkait dengan gugurnya ia menjadi calon hakim MK

Calon Ketua @MK_RI yg tersisa antara lain I Dewa Gede Palguna dan Prof. Yuliandri. Keduanya akan diajukan pada Presiden oleh Pansel Saldi

Nama keduanya sdh pernah dibahas pada postingan yg lalu. Baik, kini kita akan mengurai masalah penolakan Jokowi thd himbauan Hamdan Z.

Bermula dari UU MD3 yg mengatur cara pemilihan Pimpinan DPR serta pimpinan Badan/Komisi di DPR. UU tsb menuai pro kontra di DPR.

Pergolakan kontroversi UU MD3 menuai banyak konflik antara KMP dan KIH. Hingga menghasilkan pengesahan UU MD3 di DPR.

Pengesahan UU MD3 dinilai sangat merugikan KIH, terutama PDIP yg merupakan partai pemenang Pemilu. Mengapa?

Krn mengakibatkan PDIP gagal meraih kursi Ketua DPR di parlemen. Dikarenakan perubahan peraturan dlm UU MD3 tentang tata cara pemilihan.

Tata cara pemilihan Pimpinan DPR diatur dlm UU MD3. Sbgi pemenang pemilu, PDIP menginginkan pimpinan DPR diketuai dari partainya.

Namun kenyataannya, akibat UU MD3 tsb, kursi Ketua DPR dijabat oleh Golkar. Akibatnya, PDIP meradang. Konflik pun berlanjut pada @MK_RI.

Di tingkat @MK_RI yg saat itu di Ketuai oleh Hamdan Zoelva menolak permohonan yg diajukan PDIP dlm putusan no 73/PUU-XII/2014.

Penolakan Hamdan inilah menjadi penyebab Mega menegur Jokowi agar tidak memilih Hamdan Zoelva dlm pencalonan Ketua MK mendatang.

Surat keberatan HZ atas penunjukan dua panitia seleksi pun diabaikan oleh Jokowi. Hal ini dilakukan sbgi balas dendam atas putusan HZ.

Jokowi lupa, bahwa ia ditetapkan sebagai Pemenang oleh @MK_RI atas putusan Hamdan Zoelva cs. Namun itu tdk meluluhkan hati Jokowi.

Jokowi lbh memilih himbauan Mega agar menolak apa yg diajukan Hamdan, sbgimana penolakan PDIP terhadap Peninjauan Kembali UU MD3 di MK.

Saling membalas inilah bukti bhw dalam politik tdk ada pengabdian murni, semuanya atas kepentingan pribadi dan golongannya.

Manakala kepentingannya trhalang, mka akan dbls saat yg tepat dmn kesempatan membalas itu ada. Momen tepat ini saat pergantian Ketua MK.

Penolakan UU MD3 oleh MK menjadi dasar penolakan kembali a yg disarankan oleh Hamdan Zoelva. Politik balas dendam dan balas budi.

Namun dlm masalah Hamdan, dendam terbalas, tapi budi tak terbalas. Hamdan pun dipastikan tidak akan menjabat kembali sbg Ketua @MK_RI .

Segala keputusan, pasti ada resiko yg bakal diterima, termasuk konsekwensi politik. Apalagi citra @MK_RI saat itu tergerus oleh Akil.

Publik kadung kecewa dgn @MK_RI yg ternyata sarang mafia kasus. Apalagi media mempublikasikan besar-besaran atas kasus Akil.

@MK_RI tengah getol memulihkan citranya pasca penangkapan Akil yg terjerat kasus suap Pilkada daerah. Tentu bkn hal mudah mengembalikan.

Hamdan pun berupaya keras mengembalikan citra MK. Dgn keberaniannya menolak permohonan PDIP dan Menolak sengketa Pilpres.

Hamdan berupaya bermain di dua kaki, satu sisi menolak PDIP, satunya lagi membahagiakan PDIP dgn menolak Sengketa PILPRES.

Jabatan Presiden pun dimenangkan oleh Jokowi atas surat pputusan penolakan @MK_RI tsb. Akhirnya Jokowi resmi dilantik jadi Presiden.

Hal itu blm puas bg PDIP, mreka masih menyisakan rasa sakit akibat penolakan @MK_RI terkait UU MD3. Jabatan memang tak akan ada puasnya.

Dikasih hati minta jantung, hingga mati. PDIP berharap jabatan Presiden, Ketua DPR dan MPR itu berasal dari partainya, bahkan semuanya.

Bahkan kalau bisa, semua lembaga negara dikuasai oleh PDIP. Itulah harapan yg ingin dicapai, tp hal itu sirna akibat disahkannya UU MD3.

Jabatan akan trus menjadi incaran untuk memperkaya diri & golongan. Bkn amanah yg akan dijalankan. Bila orientasinya sprti itu, bahaya.

Semoga pemimpin kita dihindarkan dari orientasi semacam itu. Hingga bangsa ini pun menjadi maju. Amin. Wallahu ‘alam bisshowab..

By, @TPK_RI

15 komentar

  1. Menurutku masalahnya sederhana, googgling-lah pendapat 2 hakim MK yang “dissenting opinion” pada kasus MD3. Kesimpulannya : cuma negarawan yang pantas duduk sebagai hakim MK dan Hamdan Zoelva sama sekali jauh dari negarawan. Jokowi-JK menang PILPRES bukanlah jasa Hamdan, tapi semata Jokowi-JK memang ‘the real winner”. Jika MK memutar balikkannya, mereka gak kan pernah sanggup menanggung akibatnya. Pendapat penulis mengaburkan fakta bahwa Hamdan bukanlah korban tetapi sebaliknya. Penulis gagal paham!

  2. rangkain kata-kata yang menarik, cuman yang diperhatikan oleh kita secara kritis adalah tentang penolakan uuMD3, jadi yang menolak buknlah hamdan Zoelva tetapi majelis 9 orang artinya apapun keputusan yang diambil oleh MK adalah keputusan mayoritas dari 9 hakim. sekian
    yang pastinya sikap hamdan zoelva mencerminkan negarawan.

  3. Justru hal yg aneh sbg partai pemenang pemilu tapi tdk menduduki satupun jabatan ketua di Parlemen jadi wajar kalau apa yg dilakukan Pak Jokowi agar partainmya juga menduduki Ketua di Parleman sebagai konsekwensi Partai Pemenang Pemilu

  4. Oh gitu, berarti HZ tdk bekerja secara profesional krn mengharapkan sesuatu…apalgi keputusan yg dihasilkan ‘banci’, menyetujui hasil Pilpres tapi tdk mempersenjatai demokrasi dengan MD3.

  5. Terlalu sumir argumen penulis; analisanya dangkal. Seolah-olah penulis tahu kalau ketum PDIP “mendikte” Jokowi. Justeru akibat ditolaknya gugatan UU MD3, maka DPR jadi kisruh. Kesanya Hmadan Zulfa ingin membuat “keseimbangan” antara menolak gugatan KPM terkait penetapan Jokowi-JK dan meolak gugatan PDIP itu. Kalau soal hasil Pilpres sudah jelas (sulit terbantahkan, maka untuk ini Machfud MD memilih muncur sebagai ketua tim sukses Prabowo-Hatta), tapi soal UU MD3, tampak Zulfa/MK kurang mengapresiasi konstelasi politik dan kurang peka terhadap “keadilan parlemen”. Zulfa/MK mungkin kepingin dianggap “adil”, tapi lupa bagaimana karaker para politikus sekarang ini. Andai posisi KMP “terbalik” dengan KIH, mungkin sama saja kumpulan partai-partai yang jkumlahnya “kalah banyak” pasti tidak setuju UU MD3. Buktinya yang dulu mendukung Pilkada langsung saja, sekarang justeru menentangnya; jadi terkesan “asal” tidak sama dengan partai-partainya pemerintah. Mengapa ya, jalan pikiran yang sederhana seperti ini kurang mendapat apresiasi dari Zulfa/MK; atau memang diabaikan seraya mencari pembenaran lain (meskipun tidak berlandaskan kejujuran)

Silahkan berkomentar