Sepertinya sudah mulai kelihatan watak asli mereka dalam bekerja. Mereka adalah para menteri kabinet kerja Jokowi. Ada yang menilai bahwa ini sebuah ujian bagi Jokowi. Kementerian Desa pimpinan Marwan Ja’far (PKB) dan Kementerian Dalam Negeri pimpinnan Tjahjo Kumolo (PDIP) secara telanjang berpolemik secara terbuka. Ada apa di balik polemik berebut dana desa itu?
Pada Pemilu Presiden 2014 lalu, isu desa menjadi salah satu menarik. Kedua pasang capres yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo sama-sama menggulirkan soal isu desa. Jargon yang mencuat di kubu Prabowo, “1 Desa, 1 Miliar”. Lain lagi dengan Jokowi yang mengeluarkan jargon “1 desa, 1,4 miliar”.
Kini, dana desa yang dulu menjadi komoditi dalam Pilpres justru menjadi bola panas di internal kabinet. Perang urat syaraf antar dua kementerian tak lagi dihindari. Kementerian Dalam Negeri hingga saat ini masih mempertahankan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Namun di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Tramsigrasi justru mengaku lebih berhak mengelola dana desa.
Mantan Ketua Pansus RUU Desa dan Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan perdebatan yang terjadi antar pejabat pemerintah seperti Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap UU Desa.
