Tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla sebelum dibubarkan pernah menyatakan bahwa pajak mengalami kebocoran sebanyak 1.000 Triliun per tahun. Dengan begitu, reformasi aparat dan birokrasi di lembaga perpajakan harus dilakukan oleh Jokowi.
Tapi yang membuat aneh adalah terjadi praktek dusta dalam seleksi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di era Jokowi. Hal ini seperti disampaikan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mempertanyakan kredibilitas dari sejumlah nama yang lolos mengikuti proses lelang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.
Koordinator Fitra, Ucok Sky Khadafi, menilai tujuh nama yang dipilih panitia seleksi (pansel) Dirjen Pajak hanya berdasarkan aspek suka dan tidak suka.
”Kami sungguh kaget atas lolosnya beberapa calon tidak berkualitas yang mengikuti proses lelang Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ini,” kata Ucok dalam keterangan tertulisnya yang diterima ROL di Jakarta, Jumat (2/1).
Ucok menegaskan bocornya data pansel Dirjen Pajak ini telah menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang sarat dengan kepura-puraan. Ia mempertanyakan adanya calon yang mendapat rapor merah dari PPATK justru dinyatakan lolos.
”Tetapi yang nilainya bagus malah tidak lolos. Padahal yang diseleksi ini adalah pejabat utama dari sokoguru penerimaan negara yaitu pajak. Ada apa?” Ucok mempertanyakan.
Untuk itu ia mengajak agar rakyat harus mulai kritis dan sadar bahwa sepak terjang pemerintahan saat ini banyak yang hanya bersifat kedok semata. Bila kepura-puraan seperti ini terus dilakukan, ia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah mempertaruhkan nasib bangsa Indonesia.
”Jangan sampai pemerintahan sekarang ini membawa rakyat merasa seolah-olah akan maju padahal mengalami kemunduran, seolah olah akan sejahtera padahal terus mengalami kesengsaraan, seolah olah melakukan revolusi mental padahal melakukan dekadensi mental. Salah satunya terlihat pada proses seleksi dirjen pajak yang penuh dusta,” ujar Ucok.
Jika memang begitu yang terjadi, maka rakyat tidak perlu heran dengan angka 1000 triliun akan terus bocor setiap tahun dari lembaga pajak, dan mungkin bisa lebih. Karena sebagus apapun sistem di bangun jika masih di kendalikan oleh orang yang bermasalah alias bermental mafia, hasilnya sama saja. [rol/silontong]
Silahkan berkomentar