Kasus tipu menipu rasanya tidak pernah berkesudahan di Indonesia tercinta. Kalau dulu (sekarang) rakyat yang telah di tipu sama Jokowi, kini partainya Jokowi yang bernama PDIP pun merasa di tipu oleh partai Demokrat. Wah bagaimana ya rasanya di tipu?
Fraksi PDI Perjuangan merasa ditipu oleh Fraksi Partai Demokrat. Yaitu, setelah Demokrat menyatakan walk out dari pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada, dilansir laman Republika, Jum’at (26/9/2014).
“Kami menyesalkan Fraksi Demokrat yang meninggalkan kami setelah mereka menyatakan memperjuangkan rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan, Yasona Laoli, Jumat (26/9).
Yasona menyampaikan kekecewaannya atas keputusan walk out Demokrat. Apalagi, PDIP menyatakan telah mendukung opsi ketiga yang digagas partai penguasa itu.
“Kami mulai mencurigai hipotesis, ini rekayasa pollitik untuk menampilkan pencitraan. Seolah-olah mereka pejuang. Namun ketika kami, PKB, Hanura yang tulus mendukung Demokrat malah ditinggalkan, dizolimi,” ungkap dia.
Awalnya, Demokrat mengusulkan opsi ketiga. Yaitu, mendukung opsi pilkada langsung dengan 10 syarat.
Namun, opsi ini tidak mendapat tanggapan pimpinah sidang, Priyo Budi Santoso.
Alhasil, Demokrat menyatakan walk out dari pengambilan keputusan tingkat II RUU Pilkada.
Satu Menit Sebelum Keputusan Sikap Demokrat Bisa Berubah
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Nasir Djamil, menegaskan, 
Semua keputusan tidak bisa dinilai saat ini, namun melihat kondisi dan dinamika saat sidang berlangsung nanti.
Nasir pun menyoroti sikap Partai Demokrat. Dia berpandangan Partai Demokrat masih bisa berubah di akhir-akhir keputusan. Apalagi, kata Nasir, Demokrat menyampaikan persyaratan-persyaratan dalam mendukung pilkada langsung. Persyaratan itulah yang membuka peluang untuk mengubah sikap.
“Keputusan politik itu kan tidak bisa dilihat linier. Artinya keputusan politik fraksi bisa saja berubah. Barangkali 1 menit sebelum keputusan bisa berubah,” ujar Nasir saat berbincang dengan Okezone, Kamis (25/9/2014).
Nasir menjelaskan, ada satu poin krusial dari keinginan partai itu yang belum masuk dalam RUU Pilkada, yakni uji publik. Dari sinilah diskusi akan semakin menarik. Melalui pintu ini pula sikap Partai Demokrat bisa saja berubah, setidaknya anggota-anggota fraksinya.
“Harus dibicarakan dulu kalau pun dimasukkan, redaksi (RUU) jadi seperti apa. Bisa juga dimasukkan dalam peraturan pemerintah (PP). Susah ditebak memang, tapi ini dinamis,” ungkapnya.
Dia menandaskan, sebenarnya menyelesaikan RUU Pilkada melalui musyawarah tetap dikedepankan para anggota dewan. Pada bagian ini, masing-masing fraksi akan mengemukakan alasan mereka secara terperinci mengenai mengapa menolak dan menerima.
Mengenai sikap PKS, Nasir menjelaskan pihaknya akan berusaha meyakinkan kepada anggota dewan lainnya mengapa menolak pilkada langsung.
“Kalau PKS yang bagian dari Koalisi Merah Putih berusaha meyakinkan, termasuk juga ke Demokrat. Dampak-dampaknya yang luas dirasakan masyarakat dari pilkada langsung seperti apa. Yang jelas kami akan berusaha meyakinkan. Saya kira enggak hanya PKS, setiap fraksi juga tidak ingin kehilangan muka,” tutur anggota Komisi VIII itu.
Saat disinggung strategi khusus untuk menggolkan pilkada langsung, dia menjelaskan, sistem yang bekerja bukan hanya per fraksi, melainkan seluruh fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
“Tidak ada strategi (PKS). Kami bersama koalisi (Koalisi Merah Putih) bersinergi,” ungkapnya.