6 Sikap PKS Soal Mungkin atau Tidaknya Masuk Kabinet Jokowi-JK

Diposting pada

Dalam politik apa yang tidak mungkin, semua bisa saja terjadi. Karena tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Kira-kira hal itu pernyataan yang bisa di simpulkan dalam dunia politik. Lalu apakah sikap tegas PKS akan luntur dengan rayuan Jokowi untuk masuk kabinet “Trisakti”nya itu? Berikut ulasannya.

Kabar dan gambar PKS dan Jokowi terkait dengan mungkin tidaknya gabung di kabinet Jokowi
Berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan konsistensi sikap menjadi partai yang berada di luar pemerintahan Jokowi-JK.

Pasca kekalahan pasangan Prabowo-Hatta, partai inipun selalu menegaskan tidak akan berada dalam pemerintahan dan akan menagih janji Jokowi selama kampanye.

Bukan sesuatu yang tidak mungkin, pemenang pemilu merayu kader partai tertentu untuk duduk di dalam kabinet. Seiring dengan perjalanan waktu kader tersebut pada akhirnya akan memegang tampuk pimpinan partai dalam suksesi partai.

Berikut ada enam sikap PKS soal kemungkinan atau tidaknya masuk dalam koalisi Jokowi-JK dihimpun dari berita-berita Republika yang di rilis hari Selasa (23/9/2014) dan dikutip oleh Silontong, Rabu (24/9/2014).

#1. PKS larang kader masuk kabinet Jokowi-Jk sebagai bukti komitmen kepada KMP.

Larangan itu diungkapkan oleh Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta.

“Presiden partai juga mengarahkan anggotanya di mana pun tak berleha-leha dan mampu menyesuaikan diri,” ujar Tri Wicaksana, Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta Senin, (22/9). Ia menambahkan, para kader diminta terus belajar untuk menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Namun, dia mengatakan larangan tersebut adalah sebagai bukti komitmen partainya terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).

#2. PKS tak harapkan kursi menteri.

Partai ini melalui humasnya menegaskan tidak mengharapkan kursi menteri, dan melihat pemerintahan mendatang adalah saat yang tepat membuktikan janji Jokowi selama kampanye.

“Sekarang adalah waktunya mewujudkan janji Pak Jokowi untuk membuat koalisi kecil dan tidak transaksional. Kami sangat mendukungnya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera, Senin, (22/9).

Menurutnya, bila Jokowi menarik orang dari PKS atau koalisi Merah Putih untuk masuk ke kabinetnya, maka akan membuat koalisinya semakin gendut. Hal tersebut tak sesuai dengan janji Jokowi.

#3. Dengan tidak bergabung dalam kabinet, PKS berharap kondisi tersebut memberi kuntungan kepada masyarakat.

Keterangan itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini bagus untuk rakyat, karena kini memiliki dua pembeda, yang dapat bersaing secara sehat. “Masyarakat bisa menilai sendiri mana yang paling memberi keuntungan untuk rakyat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bidang Humas, Mardani Alisera.

#4. Dengan tidak bergabung dengan kabinet, Sikap PKS terhadap pemerintahan Jokowi-JK adalah proporsional, konstruktif dan kritis

Masih menurut penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, di parlemen, PKS akan bersikap proporsional, konstruktif dan kritis. PKS akan mendukung apa yang perlu dilanjutkan. Namun, PKS juga akan mengkritisi hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah atau pun jika ada janji Jokowi sebelumnya yang tidak dilaksanakan.

“PKS akan menagih janji,” jelasnya.

#5. PKS akan mendorong pemerintahan Jokowi-Jk melalui kabinetnya untuk berprestasi. Dijelaskan juga bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang negatif

“PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi,” masih kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal.

#6. PKS tidak ingin pemerintahan mendatang menyalahkan koalisi hanya sebagai dalih ketidakberesan. PKS mengharapkan pemerintah mendatang dapat bertanggung jawab atas kampanye dan kebijakannya.

Hal itu diungkapkan Fahri Hamzah, politikus PKS.

“Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat,” kata Fahri, Senin (22/9).

Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri. Sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya.

“Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil) beralasan karena ada koalisi dan sebagainya,” ungkapnya.

Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain.

Silahkan berkomentar