Aksi Jokowi yang sudah berulang kali “obral murah” kursi menteri kepada Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sinyal bahwa Jokowi tidak penuh percaya diri untuk menjalani pemerintahannya 5 tahun kedepan. Artinya Jokowi-JK masih butuh dukungan tambahan lagi, padahal dulu ia pernah sesumbar dengan menyatakan tidak perlu sama DPR, perlunya sama rakyat. Tapi sampai sekarang ini (22/9/2104), rayuannya tetap gagal kepada PPP, PAN, Golkar. Bahkan belakangan ini beredar kabar bahwa Jokowi coba “rayu” Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk masuk kabinet. Lalu apa sikap PKS atas rayuan Jokowi untuk masuk kabinet?
“Walau ditawari, PKS tidak akan tergoda. Kita memberi pembelajaran buat bangsa kalau kalah ya harus di luar pemerintah,” ujar anggota Majelis Syuro PKS Refrizal kepada Okezone di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Mungkin sudah banyak cara yang dilakukan Jokowi untuk “memecah belah” kekuatan Koalisi Merah Putih. Tapi sampai sekarang, hasilnya belum tampak signifikan, yang ada malah Jokowi seperti apa yang di katakan Fahri Hamzah, bahwa suami Iriana itu seperti orang yang enggak punya percaya diri.
Dilansir laman Tempo, Minggu, 21 September 2014, bahwa Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, kehadiran sejumlah elit Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat kerja nasional PDIP di Semarang bukan cermin perpecahan di tubuh Koalisi Merah Putih. Sekretaris Jenderal PKS, Fahri Hamzah malah berpendapat, Jokowi kurang percaya diri karena minim dukungan parlemen.
“Enggak apa-apalah itu, kalau diundang ya harus hadir. Kami minta Jokowi pede aja, enggak usah kayak orang enggak percaya diri,” ujar Fahri Hamzah kepada Tempo seusai memberi pembekalan legislator PKS bertajuk ;Konsolidasi dan Pengokohan Dakwah Parlemen untuk Pemenangan Pemilu 2019′ di Hotel Sahid, Jakarta, Ahad, 21 September 2014.
Fahri mengatakan tidak ada perpecahan di Koalisi Merah Putih. “Koalisi Merah Putih solid. Enggak ada masalah kok,” ujar dia. Fahri justeru menyindir Jokowi untuk menerima kenyataan bahwa dalam sistem presidensial, presiden terpilih tidak terlalu memerlukan peran legislatif. Sebab, dia menilai Jokowi kurang percaya diri menjalankan fungsi pemerintahan tanpa dukungan legislatif. (Baca, Kesantunan Politik Fahri Hamzah).
Fahri menantang Jokowi untuk berani dan percaya diri menjalankan fungsi pemerintahan meski minim dukungan dari DPR. “Sudah menguasai eksekutif ambil saja eksekutif, jangan enggak pede,” kata dia.
Dia menjelaskan dalam sistem presidensialisme, jika suatu kubu menguasai eksekutif sudah seharusnya terdapat kubu yang lebih besar menduduki legislatif. “Itu efeknya baik bagi rakyat, untuk check and balances. Beri kesempatan kepada legislatif untuk mengawasi,” kata Fahri.
