Ditengah buruknya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Pemilu dan Pilpres 2014, kini KPU dikabarkan akan “plesiran” ke 30 negara yang akan memakan waktu 2 bulan lamanya. Berapakah uang yang dikeluarkan? Wow!
Seperti di laporkan dari laman Rumah Pemilu, bahwa hari ini (Jum’at, 19/9/2014), Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ke luar negeri selama dua bulan secara menyeluruh. Tak tanggung, 30 negara akan mereka datangi. Evaluasi ini melibatkan sejumlah lembaga selain KPU.
“Dimulai tanggal 19 September, ada dua gelombang dan melibatkan 30 negara. Selain KPU ada lembaga lain yang terlibat, yakni Deplu, DKPP, Bappenas, BPPK dan dirjen anggaran. Evaluasi akan dilaksanakan selama 2 bulan,” kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik di Gedung KPU (17/9/2014).
Evaluasi ini bertujuan memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pemilihan di luar negeri ke depannya. “Bagaimana kita bisa mengevaluasi hasil secara menyeluruh kepemiluan di luar negeri. Bagaimana keterlibatan masyarakat Indonesia, kebijakan pemerintah setempat, penganggaran yang dilakukan dan catatan evaluasi dari stokeholder di luar negeri,” tambahnya.
Kunjungan ke luar negeri ini juga bertujuan mengevaluasi penerapan kebijakan baru, seperti early voting dan drop box. “Kemanfaatannya seperti apa pada pemilu di luar negeri ini,” ujar mantan KPU Sumatera Barat ini.
Seluruh anggaran perjalanan ke luar negeri ini ditanggung pihak KPU, selaku penyelenggara pemilu. Nanti, hasil evaluasi pemilu di luar negeri ini yang dilakukan sejumlah lembaga ini akan dibuat menjadi satu kesatuan kajian yang komperhensif bagi penyelenggaraan pemilu luar negeri berikutnya.
“Plesiran” KPU ke Luar Negeri Adalah Pemborosan Uang Rakyat
Sementara itu, ada sejumlah pihak yang menilai langkah KPU keluar negeri dengan dalih melakukan evaluasi adalah sebuah pemborosan uang negara (baca:rakyat) atau melanggar azas efisiensi anggaran. Apatah lagi melibatkan sejumlah pihak, seperti Deplu, DKPP, Bappenas, BPPK dan Dirjen Anggaran.
Bahkan wajar saja jika rencana KPU yang akan melakukan kunjungan ke 30 negara atas nama evaluasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri harus ditolak, seperti dilansir dari laman Pikiran Rakyat, Minggu (21/9/2014)
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin menilai plesir penyelenggara pemilu itu akan menghabiskan banyak anggaran negara.
“Ditengah hiruk pikuk pembahasan RUU Pilkada, yang salah satu isu pentingnya adalah soal efisien anggaran, kita dikagetkan adanya rencana KPU yg melakukan kunjungan ke 30 negara atasnama evaluasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Bawaslu pun juga demikian, 3 komisionernya ke Inggris dan 2 lainnya ke Korsel juga atasnama evaluasi penyelenggaraan Pemilu luar negeri,” ujarnya, di Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Afifuddin mengatakan, berdasarkan catatan JPPR tentang ini seharusnya KPU/Bawaslu lebih bijak untuk mendengar aspirasi masyarakat bahwa efisiensi anggaran merupakan tuntutan semua pihak.
Menurut dia, jangan atas nama “sudah dianggarkan dan evaluasi” mereka melakukan kunjungan ke banyak negara yang outputnya susah sekali diukur.
“Kalaupun ke LN harusnya ke negara yang jelas-jelas dalam Pemilu lalu ada masalah seperti Hongkong yang saat Pilpres terjadi kegaduhan. Saat ini pembahasan ttg RUU Pilkada sedang hangat-hangatnya, ada baiknya penyelenggara memberi masukan berdasar pengalaman penyelenggaraan, bukan sibuk atasnama evaluasi ke luar negeri,” ujarnya.
Menurt dia, masih banyak hal lebih penting dari itu. Efisiensi bisa dimulai dari penyelenggara pemilu dengan melakukan prioritas kerjaan dan mengurangi pembiayaan dan tidak perlu.
Senada dengan Afif, Pengamat Politik Komunikasi, Emrus Sihombing juga menilai evaluasi pemilu ke luar negeri ini tidak efisien. Terutama karena ia menilai teknologi maju sudah dapat membantu berbagai hal yang memerlukan akses lintas negara. Semua informasi bisa kita akses di internet, bisa pula dilakukan tele conference. Tidak perlu datang langsung dan menghabiskan banyak anggaran negara, ucapnya kepada laman Gresnews, Minggu(21/9/2014) yang berhasil Silontong kutip pada hari Senin (22/9/2014)
“Jika memerlukan data-data statistik dari negara kunjungan pun masih memungkinkan melakukan pengiriman softcopy lewat akses teknologi. Jikalau memang observasi langsung sangat urgent, ia merasa cukup satu orang dari masing-masing lembaga yang datang langsung, sisanya bisa dilakukan diskusi bersama menggunakan tele conference,” ucap Emrus.
Lalu Emrus pun berargumentasi, “Kalau lebih dari dua orang itu pemborosan, mereka tidak ikut memikirkan efisiensi negara. Hitung saja berapa akomodasi dikalikan berapa orang, belum biaya lainnya. Mending dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting,” ujar Pengamat Politik Komunikasi yang bermarga Sihombing itu.
Bagaimana dengan komentar Anda?
