TNI Pun Juga Tidak Percaya Sama Janji Jokowi, Ini Buktinya..

Diposting pada

Jokowi pernah berjanji akan mensejahterakan TNI dan Polri jika menjadi presiden terpilih. Janjinya itu disampaikan pada masa kampanye pilpres 2014 yang lalu, tepatnya di bulan Juni 2014, ketika acara “Debat Capres 2014” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Kabar dan Gambar TNI terkait dengan keputusan yang angkat Tahir jadi penasehat TNI

“Yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan prajurit di Polri dan TNI,” ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi dalam acara yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/6/2014), dilansir laman Tribunnews.

Namun, Jokowi mengatakan menyejahterakan anggota TNI dan Polri tidak begitu saja bisa dilakukan. Hal itu tentu memerlukan anggaran. Apabila pertumbuhan perekonomian mencapai 7 persen, tentu anggaran di tubuh TNI dan Polri bisa dinaikkan sampai 1,5 persen.

“Dengan catatan ekonomi kita tumbuh 7 persen. Anggaran itu untuk kesejahteraan prajurit TNI, dan membangun industri ketahanan,” ucap Jokowi, masih dari sumber Tribunnews.

Itulah janji Jokowi kepada TNI dan Polri ketika itu. Sebagaimana di ketahui bahwa ada banyak janji yang di ucapkan oleh Jokowi ketika kampanye.

Nah, banyak kalangan yang menilai bahwa personil TNI masih jauh dari hidup layak, maka perhatian untuk mensejahterakan TNI pun menjadi isu yang penting pada masa kampanye Pilpres 2014, bukan hanya Jokowi, Prabowo pun ikut berjanji akan hal itu. Dan semua itu wajar.

Kejadian aneh pun terjadi, seperti dilansir laman Detik, Kamis, 18/09/2014, bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengangkat Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir MBA sebagai penasihat. Konglomerat dan bos Bank Mayapada itu menjadi penasihat untuk membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI.

Upacara pengangkatan Tahir sebagai Penasehat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014) pagi. Moeldoko dan para petinggi TNI hadir di lokasi.

“Saya mengucapkan selamat kepada Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir MBA atas pengangkatannya selaku Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit,” kata Moeldoko dalam pidatonya.

Kata Moeldoko, Tahir selama ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan prajurit TNI. Bahkan Tahir akan memberikan bantuan 1.000 unit rumah untuk prajurit di Jakarta.

Sikap TNI itu, ternyata menuai kritikan dari berbagai pihak. Bahkan ada yang menilai TNI sudah melanggar Undang-Undang.

Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodawardhani menyayangkan pengangkatan Bos Mayapada itu sebagai penasihat Panglima TNI dalam urusan kesejahteraan.

“Ini bertentangan dengan Undang-undang TNI dan Undang-undang Pertahanan, yang mengatakan satu-satunya sumber anggaran TNI dari APBN,” kata pengamat yang biasa disapa Dhani ini saat berbincang dengan detikcom, Jumat (19/9/2014) di Jakarta.

Apalagi salah satu alasan pengangkatan adalah, Tahir akan membangun 1.000 rumah untuk prajurit TNI. Bila diteruskan ini akan berimplikasi terhadap ketergantungan dan loyalitas TNI. “Yang seharusnya merujuk pada kesetiaan dan tunduk pada otoritas negara dan sipil yang berdaulat,” kata Dhani.

Keamanan menurut dia adalah public goods bukan private goods. “Jangan sampai minimnya kesejahteraan prajurit dipakai sebagai pembenaran untuk menerima anggaran yang sumbernya dari non APBN,” papar Dhani.

Terlepas dari pro dan kontra respon publik atas kebijakan TNI yang mengangkat Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir MBA selaku Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit, ada pesan tersembunyi yang terkuak, apakah itu? Kejadian ini menandakan bahwa TNI pun juga tidak Kabar dan Gambar Jokowi terkait dengan hidungnya yang mancung karena suka berbohongpercaya dengan janji Jokowi, betulkah? Ya itulah buktinya.

Jika saja TNI yakin dengan janji Jokowi, maka tidak perlu rasanya Panglima TNI khawatir dengan nasib prajurit TNI kedepan. Tentunya TNI akan terus bekerja untuk menjaga keutuhan NKRI sampai mati. Menjaga batas wilayah yang terancam di ambil negara lain, menjaga Indonesia dari ancaman komunis, memberikan rasa aman kepada rakyat, dan sebagainya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) TNI yang di atur Undang-undang.

Namun karena TNI juga tidak percaya dengan janji Jokowi-lah keputusan kontroversial TNI terjadi. Dan Jokowi-kan memang sudah terkenal sebagai penipu ulung, sang pendusta, pandai bersilat lidah, pembohong, jadi wajar donk kalau TNI juga tidak percaya. Jangan salahkan TNI saja, namun publik juga harus salahkan Jokowi yang suka ingkar janji.

Anehnya (lagi), sudah ketahuan sebagai pendusta, dalam beberapa kesempatan Jokowi masih bisa berkilah dan tertawa… Astaghfirullah

3 komentar

Silahkan berkomentar