Apa jadinya jika keteladanan dalam berdemokrasi tidak dicontohkan oleh partai yang mengadopsi nama demokrasi? Ya, sikap anomali-lah yang pantas di labelkan kepada partai itu. Anda tahu partai apakah itu? Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan secara aklamasi memilih ketua umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri.
Pada kesempatan di Rakernas IV PDIP di Semarang, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa partainya hanya bisa merekat, jika dipimpin oleh keturunan Soekarno.
Oleh sebab itu, Tjahjo menegaskan, PDI P harus selalu dipimpin oleh keturunan Presiden pertama RI, Soekarno.
“Selama partai ini ada, yang memimpin harus dari keturunan Bung Karno,” kata Tjahjo di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 September 2014, seperti dilansir laman pkspiyungan.
Tjahjo menyambut positif kesediaan putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2015-2020.
Kesediaan Megawati itu merupakan jawaban dari aspirasi pengurus PDI-P di tingkat provinsi yang disampaikan dalam forum Rakernas IV.
Tjahjo menjelaskan, tradisi yang dijalankan PDI-P ini bukan suatu hal yang buruk dalam proses demokrasi. Menurut dia, PDI-P merupakan partai yang khas dan tradisi serupa juga terjadi di beberapa negara lain di mana ada sejumlah partai yang identik dengan keturunan tokoh tertentu.
“Kalau diberikan amanat oleh kongres, Bu Megawati harus siap (menjadi ketua umum kembali),” ujarnya.
Sekilas tak nampak sesuatu yang istimewa dari ucapan Tjahjo. Namun bila ditelusuri lebih dalam, ada anomali di situ.
Sebagai sebuah partai yang melekatkan diri dengan kata demokrasi, dan menjunjung tinggi demokrasi dalam tiap manuver politiknya, PDI P terlihat naif setiap kali berhadapan dengan kaderisasi kepemimpinan.
PDI P yang belakangan ini lantang menyuarakan pilkada langsung, tiba-tiba bungkam soal kepemimpinan dan langsung aklamasi menunjuk Megawati.
Bukankah mekanisme demokrasi yang baik dalam kacamata PDI P adalah tanpa permusyawaratan dan perwakilan? Bukankah mekanisme perwakilan adalah kemunduran demokrasi?
Jika demikian adanya, semestinya ketua umum PDI P dipilih oleh seluruh kader di seluruh Indonesia. Mirip mekanisme Pemira yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Jika ingin total mendukung demokrasi, semestinya PDI P memahami, bahwa sistem dinasti kepemimpinan adalah keliru besar. Lebih parah ketimbang pilkada melalui mekanisme DPRD.
Semoga PDI P segera melakukan kaderisasi di tingkat elite, agar tak ada lagi guyonan yang mengatakan PDI P = Partai Dinasti Indonesia Permanen.
