Rakyat tahu, mungkin juga angin dan hewan pun tahu, bahwa Megawati punya andil dalam penentuan struktur kabinet menteri di Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Rakyat pun ingat, Jokowi punya janji akan bangun koalisi ramping jika terpilih menjadi presiden. Janjinya itu direkam oleh Allah dan media cetak, juga media online.
Namun apa yang terjadi? Bukannya malah tepati janji, Jokowi pun berdusta (lagi). Postur 34 jumlah menteri menjadi pilihan Jokowi, lalu ia pun sibuk menyajikan alasan-alasan. Membosankan!
Membaca berita dari laman Kompas, Selasa (16/9/2014) yang memuat judul: “Jokowi Dinilai Gagal Rampingkan Kabinet karena Tekanan Parpol, Megawati, dan JK”.
Selain Parpol dan JK, ternyata Megawati adalah orang yang selalu melakukan penekanan kepada Jokowi. Tak berdayanya Jokowi di hadapan Megawati bukan sebuah opini, namun bukti. Bisa dibayangkan bagaimana Jokowi bersalaman dengan Mega dan mencium tangannya, namun “prilaku santun” itu tidak dilakukan Jokowi ketika bersalaman dengan Ulama.
Jika Jokowi terus melestarikan sikapnya yang selalu tidak berdaya di tekan Megawati, maka hal ini menjadi presden buruk bagi keberlangsungan negeri yang bernama Indonesia. Megawati adalah orang yang dinyatakan gagal menjadi Presiden RI, banyak aset strategis Indonesia yang di obral dan jual murah ke asing. Selain itu banyaknya kader PDIP yang terjerat kasus korupsi menandakan bahwa Megawati (juga) gagal sebagai Ketua Umum PDIP. Lalu apa yang membuat Jokowi selalu tidak berdaya ketika “ditekan” Megawati?
Ternyata hal itu sudah menjadi tradisi di kubu partai yang berlambang banteng moncong putih, yaitu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tetap dibawah kendali Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam perbincangan di salah satu stasiun televisi swasta, Kamis (18/9/2014) malam.
Ia mengatakan, Jokowi tidak bisa bertindak sendiri dalam mengambil kebijakan pemerintahan lima tahun ke depan.
“Tidak bisa pak Jokowi seenaknya ambil kebijakan, harus konsultasi dulu dengan Ibu Mega,” kata Tjahjo.
Sebab, kata Tjahjo, seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu harus tunduk dan patuh terhadap instruksi Megawati.
“Kita (kader PDIP) kan TNI, taat nurut instruksi (Megawati),” jelas Tjahjo, sebagai di lansir dari laman Inilah, Jum’at (19/9/2014).
Lalu, jika Jokowi tidak punya ketegasan dalam bersikap, semua harus atas restu Megawati, kenapa bukan Mega saja yang menjadi Presiden? Lha kalau begini pertanyaannya apa memang Megawati masih laku?
Terlepas dari semua itu, tak berdayanya Jokowi atas tekanan Megawati adalah sebuah tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan, bukan?
