• Skip to primary navigation
  • Skip to content
  • Skip to primary sidebar

Silontong

Sarana Berbagi Manfaat

Loading...
  • Home
    • About
    • Privacy Policy
    • Kontak
  • Tips dan Cara
  • Profil dan Biografi
  • Pendidikan
    • Pengertian dan Definisi
  • Gaza Palestina
  • Tempat Wisata
  • Rental Mobil
  • Pasang Iklan

Betulkah Partai Demokrat dan Pemerintahan SBY Rezim Koruptor?

September 4, 2014 By kandunk

Loading...

Kabar dan Gambar SBY terbaru yang banyak kader dan menterinya terlibat kasus korupsiAda yang menilai bahwa partai Demokrat dan Pemerintahan SBY adalah rezim koruptor. Karena dengan jumlah kader partai dan sejumlah menteri yang sudah terlibat dalam praktik perbuatan korupsi tersebut.

Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi, menambah daftar nama pejabat dan penyelenggara negara dari Partai Demokorat yang diduga terlibat kasus korupsi, sehingga Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) menyebut partai ini dan pemerintahan saat ini sebagai rezim korup, seperti dilansir laman Gatra, Kamis (4/9/14).

“Bertambahnya menteri kabinet SBY dan petinggi Demokrat yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, semakin memperkuat bukti Demokrat dan pemerintahan SBY adalah rezim para koruptor,” ujar Jeppri F Silalahi dari ILRINS, di Jakarta, Kamis (4/9).

Menurutnya, penetapan Jero Wacik sebagai tersangka tersebut membuka jalan untuk menyeret mafia migas, setelah beberapa di antaranya berhasil diungkap, seperti kasus Rudi Rubiandini dan Sutan Bhatoegana.

“Ini adalah langkah awal yang baik bagi KPK untuk menembus kartel mafia pertambangan dan migas yang selama ini sulit tersentuh hukum,” tegas Jeppri.

Untuk itu, ILRINS mendorong KPK memeriksa izin ekspor pertambangan yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, terutama terkait izin ekspor bagi Freeport Indonesia, Newmont, Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), PT Lumbung Mineral Sentosa, dan PT Damar Narmada Bakti, sehingga bisa mengekspor material mentah (raw material) tanpa melakukan pengolahan dan pemurnian.

Padahal, tegasnya, UU Mineral dan Batubara (Minerba) tegas mengatur, bahwa ekspor minerba baru bisa dilakukan setelah memiliki pabrik pengolahan atau smelter. ILRINS  mendukung KPK mengusutnya, karena ditenggarai sarat akan praktep suap menyuap untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor tersebut.

“ILRINS perlu mengapresiasi langkah KPK yang menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka kasus pemerasan oleh KPK,” ujarnya.

Loading...

Bagikan ini:

  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi via Google+(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
Loading...

Terkait

Filed Under: Sosial Politik, Uncategorized Tagged With: Kabar SBY Terbaru

Reader Interactions

Primary Sidebar

Cari

Populer

  • 5 Keunikan Pakaian Adat Bali dan Faktanya Yang Mengejutkan
  • Pengertian Alat Pembayaran Tunai dan Non Tunai serta Jenisnya
  • 15 Lagu Daerah Sumatera Utara

Terbaru

  • 4 Upacara Adat Papua dan Papua Barat, Gambar serta Penjelasannya
  • Membandingkan harga Vios tahun 2003-2004 di situs olx.co.id dan carmudi.co.id
  • Harga Camry Hybrid Jakarta Tipe 2.5 L A/T Hybrid
  • AnamAs Jasa Rental Mobil Pontianak Terlengkap, Terbaru dan Ekonomis
  • 15 Upacara Adat Bali dan Gambar Serta Keterangannya
DMCA.com Protection Status

2018 @By Silontong

- Paket Wisata Medan