“Ada udang di balik peyek”, sepertinya pribahasa itu cocok dengan ngototnya Jokowi-JK mau naikkan harga BBM yang juga di dukung PDIP. Apa Jokowi-JK memang bodoh, apa tidak ada solusi lain, lha kok hanya bisa menyalahkan saja, tapi ngakunya Indonesia Hebat, masak untuk masalah BBM saja tidak bisa cari solusi yang cerdas. Tapi memang di duga “ada udang dibalik peyek”.
Efek dari kenaikan BBM adalah naiknya juga harga-harga lain, khususnya harga bahan pokok (sembako). Tentu rakyat miskin akan tambah sengsara, padahal Jokowi sudah naik mobil mewah, tapi kok tega terus menyengsarakan rakyat?
Dibalik kesengsaraan rakyat yang kiat bertambah, ternyata ada kepentingan asing (kapitalis) yang siap menerkam mangsa di Indonesia.
Hingga saat ini, 40 perusahaan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan baker umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU, seperti dilansir laman Suara Pembaruan.
“Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan, nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli di perusahaan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung,” kata pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, yang akrab disapa Sony.
Jadi katanya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, didukung atau ditolak, juga merupakan pertarungan antarkelompok kapitalis asing di Indonesia.
Dikatakan, bebas subsidi BBM artinya bangsa Indonesia dipaksa konversi ke BBM produk asing pertamax.
“Maka, SPBU milik Cevron, Shell, Petronas akan merajalela di negeri ini. Dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang diuntungkan,” katanya.
“Inilah ekspansi kapitalisme besar-besaran. Jadi negara sudah kalah dalam dalam konteks perekonomian. Negara tidak lagi menguasai sumber-sumber alam, bahkan untuk mengaturnya saja tidak akan bisa. Ketika alat produksi dikuasai asing maka kekuatan politik dan kekuatan legal jelas dikuasai kapitalisme,” urainya.
