Perjalanan demokrasi yang sudah di bunuh sama institusi negara kini harus menelam pil pahit selain ancaman serius tentang naiknya harga BBM. Yaitu lembaga KPU dengan percaya diri pakai uang rakyat sebanyak 10 miliar dengan alasan membayar gaji pengacara Senior Adnan Buyung Nasution dan rekan.
Kalau tadi pemilu atau pilpres berjalan dengan adil, jujur, transparan, maka tidak menjadi soal, namun yang terjadi adalah pemilu dan Pilpres sudah berjalan dengan hancur-hancuran. Bahkan ada mantan Komisioner KPU bilang Pilpres 2014 adalah Pilpres paling brutal. Jujur saja, penulis sebagai warga negara Indonesia tidak ikhlas dengan dana 10 Miliar yang di gunakan KPU tersebut.
Seperti dilansir dari lama okezone, 27/8/14 bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merogoh kocek cukup besar untuk biaya sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) beberapa waktu lalu. Salah satu corong kucuran dana itu adalah untuk membayar tim penasihat hukum mereka.
Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, dana anggaran KPU pada 2014 dialokasikan untuk membayar Adnan Buyung Cs sebagai advokat KPU. Rincian, pembayaran dilakukan per kasus sengketa, bukan dihitung perseorangan.
“Pengalaman pileg (pemilu legislatif) kasus daerah itu Rp20 juta. Untuk pilpres ini kisaran di bawah Rp10 M,” ungkap Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Arief menyebutkan, dana yang dikucurkan untuk membayar pengacara sebesar Rp5-6 miliar. Dana itu masih diambil dari anggaran Tahun 2014.
