Beda pendapat dalam komposisi atau susunan Kabinet Kementrian, di duga sebagai pemicunya. Apatah lagi, Jusuf Kalla ternyata tidak di libatkan dalam hal tersebut, sementara JK punya pendapat beda mengenai susunan menteri.
Hasil penelusuran Silontong, Sabtu (23/8/14) menemukan sebuah analisa yang menarik tentang mulai ‘panasnya’ hubungan suami Iriana dan suami Mufidah Miad Saad. Mungkinkah ini yang di namakan sebagai ‘bom waktu’ pemerintahan Jokowi-JK?
Laman Inilah, Sabtu (24/8/14) melaporkan bahwa, benih-benih silang pendapat Joko Widodo dengan Jusuf Kalla muncul terkait rencana perampingan kabinet dan perlu tidaknya politisi masuk kabinet. Jokowi sudah dituntut publik dan tentu saja kaum relawannya, agar lebih mendayagunakan para profesional dalam kabinetnya. Bagaimana kemungkinannya?
Jusuf Kalla sudah menolak usulan tim transisi Jokowi untuk merampingkan dan menggabungkan kementerian dalam pemerintahannya ke depan. Kalla juga berseberangan dengan keinginan pasangannya, presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, yang menolak politikus aktif dalam partai menduduki jabatan menteri.
Kabinet yang ramping bakal memudahkan untuk bekerja efektif dan efisien, dinamis dan fleksibel. Tim Transisi Joko Widodo-JK menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian. Rancangan kebijakan itu bertujuan menghemat APBN sebesar Rp3,8 triliun.
Sementara itu, menurut JK, penggabungan kementerian juga tidak bakal menghemat anggaran lantaran tidak ada istilah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintahan. Namun Kalla menjelaskan bila jumlah kementerian dirampingkan, itu bakal memakan waktu yang cukup lama lantaran untuk menyesuaikan kinerja.
Akibatnya beredar kabar JK ogah membahas rencana kebijakan itu lantaran tidak dilibatkan dalam pembentukan tim transisi dan pembuatan rencana kebijakannya. Tentu tak ada asap kalau tak ada apinya. Masalahnya, tidak mudah merampingkan kabinet dengan segenap birokrasinya. Penggabungan dua kementrian, misalnya, juga akan sulit diawasi lantaran jumlah pegawai semakin banyak dalam satu institusi kementerian
Di atas semua persoalan itu, Joko Widodo selaku presiden, harus memprioritaskan tiga masalah utama dalam pemerintahannya, yakni pangan, energi, dan infrastruktur. Kalau ketiganya tidak diubah strategi pengembangannya, kemajuan pembangunan yang diharapkan akan lambat, bahkan bisa sekarat.
Ada baiknya Jokowi bertanya kepada para ekonom senior seperti mantan Menko Ekuin Dr Rizal Ramli, mantan menko ekuin Kwik Kian Gie dan mantan Deputi Gubernur BI Dr Anwar Nasution untuk mengatasi ‘bahaya’ melemahnya ekonomi dan potensi ‘bom waktu’ warisan pemerintahan SBY nanti. Rakyat menanti kinerja Jokowi dengan harapan yang meninggi.
Jokowi juga menghadapi ‘resistensi DPR atau parlemen’ atas pemerintahannya karena Koalisi Merah Putih berjanji mau jadi penyeimbang atau oposisi di parlemen. Dengan kursi 60 persen Koalisi Merah Putih di parlemen, mudah ditebak bakal terjadi imobilisme pada pemerintahan Jokowi dan kalau tidak cerdas serta tak hati-hati, pemerintahan Jokowi bisa-bisa seumur jagung atau paling lama setahun, karena bakal terjadi gunjang-ganjing politik yang mengkhawatirkan.
Hari-hari ini “Jokowi effect’ terbukti sudah basi dan tidak mempan memperkuat rupiah, sehingga kalau kabinetnya dinilai publik dan pasar tidak kredibel, hampir pasti silang pendapat Jokowi dan JK makin tinggi, dan itu berarti petaka politik bagi PDIP sendiri. Kita tak tahu bagaimana cara Jokowi dan Megawati membaca kesulitan ekonomi yang rawan, rentan dan mencemaskan belakangan ini.
