Siapa di Balik Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres 2014 Prabowo?

Banyak dugaan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak adil dalam memutuskan. Keadilan putusan MK hanya bersifat formil, tanpa menyentuh kepada hal yang substantif. Oleh sebab itu, wajar jika kubu Prabowo walau menerima putusan MK, namun tidak ikhlas dalam menerimanya.

Semua permohonan gugatan Prabowo-Hatta di tolak oleh Mahkamah Konstitusi. Adilkah ini? Tergantung siapa yang menilai, kalau pihak termohon  (KPU) merasakan bahwa putusan MK adil, tapi bagi pemohon ini tidak adil. Berdasarkan kesaksian Ahli dari kubu Prabowo,  pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin yang mengatakan bahwa 1 suara saja terjadi kecurangan, maka Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah inkonstitusional. Bagaimana jika lebih dari 1? Lucu saja jika MK tidak tahu ada kecurangan, dimana rakyat sudah tahu, video amatir yang sudah tersiar lebar dan menjadi barang bukti sudah cukup untuk membuktikan kecurangan Pilpres 2014 yang ada. Tapi sudahlah keputusan sudah di ambil, tidak perlu diperbesarkan lagi masalah ini, karena Hakim sudah mengetok palu.

Silontong kali ini ingin mengajak pemabaca untuk melihat peran diluar sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasti ada permainan kotor atau konspirasi di luar sidang. Ada beberapa dugaan yang terjadi. Mulai dari dugaan Hakim dapat 5 Triliun setiap orang seperti yang diberitakan Republika Rabu (20/8), satu hari sebelum putusan hakim MK.  

Massa yang terdiri dari Laskar Merah Putih, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/ Polri (FKPPI), Pemuda Panca Marga, Aliansi Penyelamat Pemilu (APP), dan Gardu Prabowo meminta MK memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presden (sengketa Pilpres) tanpa dasar pesanan kelompok orang tertentu.

“Kami dengar isu ada yang ingin memberi Rp 5 triliun untuk per hakim. Kami minta hakim berani menolak karena demi bangsa dan negara,” kata salah satu orator yang berdiri diatas mobil bak terbuka di Jakarta, Rabu (20/8).   

Ya ini masih dugaan, bisa benar dan bisa tidak benar. Lagi-lagi kalau mau mencari kebenarannya harus kemana? Lembaga mana yang bisa dipercaya?

Krisis kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga hukum yang ada sudah semakin tinggi. Karena terbukti lembaga yang ada hanya tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi, termasuk juga KPK.

KPK adalah lembaga yang bisa di duga berada dibelakang putusan MK, kenapa? Ya hanya Tuhan dan KPK-lah yang tahu rekam jejak korupsi ditubuh Mahkamah Konstitusi. Tertangkapnya Akil Mockhtar sebagai bukti bahwa KPK punya kartu AS terhadap Hakim MK. Mungkinkah Akil melakukan korupsi secara sendiri? Sulit meyakininya Akil bermain sendiri, diduga hakim MK yang lain juga ikut menikmati juga.

Nah, Jika para hakim MK di duga terlibat bersama Akil, bisa saja diduga Hakim MK dalam memutuskan sengketa Pilpres 2014 jelas tidak mungkin adil. Intervensi KPK bisa bermain disini, kok bisa? Ya karena Abraham Samad adalah diduga dekat sama Jokowi, buktinya kasus dugaan korupsi bus Transjakarta Jokowi sampai sekarang tidak diusut KPK, lain lagi dengan kasus BLBI yang melibatkan Megawati. Selain itu bisa terjadi konflik kepentingan dengan Anies Baswedan yang masih Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), padahal beliau adalah tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla.

Apatah lagi, kubu Jokowi – JK sebelum putusan MK Tim Advokasi Jokowi Sudah Tahu Putusan MK mau bagaimana. (Baca disini lengkap disini).

Jadi, bisa saja di duga KPK melakukan intervensi ke MK dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2014. Jadi mau bawa bukti satu gunung pun dibawa Prabowo, putusan MK sudah tahu kemana akan berlabuh. Jika MK tidak turuti kemauan KPK, maka ‘borok’ hakim MK akan dibuka oleh KPK.

Ops, jangan serius kali, ini semua masih dugaan saja pada siang hari Jum’at, 22 Agustus 2014.