Alasan Pemerintah Legalkan Aborsi dan Alasan KPAI Menolak PP Pelegalan Aborsi, MUI Kaget

Diposting pada

Atas dasar alasan untuk melindungi Ibu dan bayi, maka keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang langsung di tanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam PP itu ada juga mengatur tentang korban kekerasan seksual dan penanganan dampaknya.

Lebih lanjut dalam PP itu disebutkan, aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan yang menyebabkan trauma. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan ini hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Direktur Jenderal Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI dr Anung Sugihantono, M.Kes mengatakan, PP tersebut sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai aturan yang melegalkan aborsi, melainkan pelayanan kesehatan dalam tatanan aborsi.

“Dalam PP nomor 61/2014 tersebut memang diatur kejadian kehamilan karena hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya perkosaan yang memang harus diakhiri kehamilannya karena pertimbangan ibu dan anak. Ini yang harus dipahami, jadi bukan melegalkan aborsinya. Karena pasal tersebut juga mengatur tentang hal-hal apa saja yang harus dipatuhi sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi,” kata drm Anung Sugihantono di Jakarta, Selasa (12/8), dilansir Beritsatu.

Lembaga KPAI Menolak PP Pelegalan Aborsi

Namun PP nomor 61/2014 yang sudah dikeluarkan Pemerintah dengan berbagai alasannya, tidak serta merta bisa berjalan dengan mulus, ada pihak yang menolak kehadiran PP tersebut. Adalah Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) menolak PP nomer 61 yang mengatur pelegalan aborsi kehamilan akibat perkosaan. Menurut KPAI menjadi tanggung jawab pemerintah dan berbagai pihak untuk mendampingi korban perkosaan untuk menghilangkan trauma dan menerima kehamilan.

Komisioner KPAI Bidang Hak Asasi Manusia khususnya pada anak, Rita Pranawati mengatakan aborsi tidak serta merta dilakukan karena calon ibu mengalami trauma dan dampak psikologis akibat peristiwa yang menyakitkan, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi si janin selama kehamilan dan ketika lahir kelak.

“Justru di sini pemerintah mengambil peran dalam hal ini kementrian kesehatan dan perlindungan perempuan untuk melakukan advokasi dan pendampingan secara terus menerus terhadap korban perkosaan dan keluarganya untuk perlahan-lahan menghilangkan trauma dan menerima kehamilan sebagai pemenuhan hak asasi manusia untuk lahir,” kata Rita kepada INILAHCOM melalui sambungan telepon Selasa (12/8/2014).

Rita mengatakan sesuai UU Perlindungan Anak, anak mendapatkan hak asasinya dan mendapat perlindungan bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. Karena aborsi menurut Rita tidak sejalan dengan mandat undang-undang tersebut.

Pengesahan PP nomer 61 yang salah satunya mengatur pelegalan aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut Rita, pemerintah seperti ingin mengambil jalan pintasnya saja dalam mengatasi masalah.

“Kita bisa berpikir panjang soal recovery korban perkosaan dan mencari jalan keluar yang terbaik, tapi yang pasti prinsipnya perlindungan anak di dalam kandungan itu harus tetap dilakukan, tidak serta merta melakukan aborsi, karena setiap calon bayi punya hak hidup,” kata Rita.

Kecuali kata Rita, dokter yang memeriksa ibu hamil korban perkosaan menetapkan adanya gangguan medis baik pada ibu ataupun janin sehingga tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilan dan sebaliknya harus segera menghentikan kehamilan.

“Kami patokannya medis, jika memang tidak memungkinkan meneruskan kehamilan karena darurat kesehatan baru mengambil aborsi sebagai langkah terakhir. Atau si ibu mengalami kondisi gangguan kejiwaan yang sangat berat sehingga tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilan,” ujar Rita, sebagaimana dirilis laman Inilah, Rabu (13/8).

MUI Kaget Pemerintah Legalkan Aborsi

Sementara itu, Republika (9/8) melaporkan bahwa Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Pemberdayaan Perempuan, Tutty Alawiyah mengaku terkejut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2014. Karena PP itu melegalkan aborsi bagi korban pemerkosaan.

“Saya kaget juga kalau ini (PP Nomor 61) disosialisasikan, nanti orang yang tidak bertangguang jawab bisa memanfatkan urusan hal ini, sehingga menyebut legal hal begini (aborsi),” kata Tutty saat dihubungi Republika, Sabtu (9/8).

Menurutnya, peraturan tersebut berkaitan dengan hal yang sifatnya darurat. Karena penyelamatan seorang ibu atau seorang perempuan.

Namun, tambahnya, aborsi tetap menjadi hal yang haram. Tapi ia mengira bisa saja pemerintah punya latar belakang sendiri mengapa melakukan pembenaran mengenai aborsi.

Bisa saja karena masalah yang sifatnya darurat seperti kesehatan si perempuan itu sendiri. “Kita harus mendalami lebih jauh lagi, supaya jangan terjadi orang seenaknya melakukan hubungan sex tanpa nikah yang menjadikannya hamil tanpa ada pertanggungjawaban,” ujar Tutty.

Ia menegaskan, PP itu tidak boleh diperluas, disosialisasikan atau diumumkan sehingga orang bisa berbuat apa saja. “Ini juga penghinaan kepada perempuan. Karena ada hubungan sex, mereka akhirnya mengaku diperkosa. Tetapi kalau ada suatu hal, aborsi itu bisa dilakukan secara darurat,” tuturnya.

Pada 21 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP Nomor 61/2014 yang melegalkan aborsi. PP tersebut mengatur masalah aborsi bagi perepuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.