Publik sudah sangat tahu siapa itu Hendropriyono. Selain sebagai Mantan Kepala BIN, Hendi juga di kenal sebagai pelaku kejahatan dan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), seperti kasus Talangsari dan Munir. Dan keputusan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang mengangkat Hendropriyono menjadi menjadi penasehat Intelijen justru dinilai sebagai blunder, karena Jokowi-JK dinilai tidak peka dengan kasus pelanggaran HAM. (Baca: Jenderal Hitam Pembantai Ummat Islam Talangsari).
Dilansir dari laman Inilah, Senin (11/8) bahwa menurut catatan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti sedikitnya terdapat tiga blunder politik yang dilakukan Jokowi yakni pembiayaan Tim Transisi, aktivitas Tim Transisi serta pengangkatan mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi. “Pengangkatan Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi menjadi langkah blunder yang mencemaskan,” ujar Ray kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin 
(11/8/2014).
Dalam penilaian Ray, pengangkatan Hendro seolah memberi peluang kepada aktor-aktor yang memiliki catatan kurang postif pada upaya yang tak boleh berhenti bagi penegakan dan penghormatan HAM. “Masa depan Indonesia adalah masa depan di mana HAM selalu menjadi isu utama. Tokoh-tokoh yang tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan HAM sebaiknya ditinggalkan,” saran Ray.
Kritik Ray tidak sendirian. LSM penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Koordinator Kontras Hari Azhar yang menyayangkan penunjukan AM Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi Jokowi. “Joko Widodo sepatutnya paham dengan sejumlah kejahatan kemanusiaan di Indonesia dimana salah kasusnya adalah Talangsari 1989 atau pelakunya adalah Hendropriyono,” kata Haris.
Dalam amatan Haris, Hendropriyono merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus Talangsari dan Munir yang diduga dilakukan oleh agen BIN semasa 
ia bertugas. Ia menyarankan Jokowi semestinya menyusun agen transisi di antaranya penanganan keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
Selain blunder terkait dengan Tim Transisi, pernyataan Jokowi yang menyebutkan menteri harus lepas dari jabatan partai politik juga memberi efek negatif bagi partai pendukung koalisi Jokowi-JK. Seperti protes yang digulirkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Wakil Sekjen PKB Jaziul Fawaid, pihaknya memegang norma yang terkandung di dalam konstitusi yang tidak ada larangan menteri berasal dari aktivis partai politik. “PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin, rakyat pun hanya ingin menteri yang menyelesaikan masalah dan kesejahteraan,” tutur Jazilul.
Blunder Jokowi di saat transisi ini tentu dapat berimplikasi dua kemungkinan bisa serius atau tidak sama sekali. Jika blunder politik ini tidak disadari Jokowi, tentu dalam dua bulan ke depan, kejutan politik akan menimpa Jokowi di awal pemerintahan kelak. (Baca: Jenderal Hitam Pembantai Ummat Islam Talangsari).