Panglima TNI Moeldoko Ancam Malaysia, Ahli Hukum Katakan Tepat

Diposting pada

Malaysia lagi membuat ulah dengan membangun mercusuar di wilayah NKRI, namun ulahnya itu mendapat ancaman dari Panglima TNI, Jenderal  Moeldoko yang akan membongkarnya jika Malaysia ‘ngeyel’.

Kabar dan Gambar Jenderal Moeldoko yang Ancam Malaysia karena membangun mercusuar di wilayah NKRI
Jenderal Moeldoko di Australia, 29-30 Juni 2014

Seperti dilansir Republika, Minggu (10/8), bahwa Pemerintah Malaysia tanpa izin membangun mercusuar di perairan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pembangunan secara ilegal di wilayah yang masuk Indonesia tersebut membuat Panglima TNI Jenderal Moeldoko geram.

Meski juga persoalan saling klaim wilayah perariran tersebut diselesaikan lewat jalur diplomasi, Moeldoko mengaku tidak sabar. Pasalnya, dari dua pertemuan antara perwakilan Kemenlu dan delegasi Malaysia, masih belum menemukan kata sepakat. Akhirnya akan dilakukan pertemuan ketiga yang dilakukan perwakilan kedua negara.

Moeldoko menyatakan, jalur perundingan memang harus dihormati. Kendati begitu, TNI juga memiliki pertimbangan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri lantaran hal itu termasuk masalah pertahanan yang mengusik kedaulatan NKRI.

“Jadi, kalau pihak Malaysia lama-lama tidak mau bongkar, kami akan membongkar. Begitu kira-kira. Saya sudah berikan penekanan pada tim untuk bekerja dengan cepat dan saya tidak mau berlama-lama,” ancam Moeldoko di rumah musisi Iwan Fals di Depok, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Moeldoko beserta jajaran petinggi TNI melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan dengan meninjau langsung mercusuar yang dibangun Malaysia. Dia mengakui, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur perundingan.

Dampaknya, pertemuan ketiga dengan Malaysia sedang diagendakan Kemenlu dalam waktu dekat. Hanya saja, pihaknya enggan menunggu terlalu lama lantaran TNI bisa bergerak sendiri. Pasalnya, bagi TNI sebuah keputusan tidak boleh dibuat dalam waktu lama.

“Tim sudah beri pesan kita ambil langkah tegas, kita tka boleh bermain dengan waktu. Kalau mereka tidak mau bongkar, TNI yang akan membongkarnya sendiri,” kata mantan kepala staf Angkatan Darat tersebut.

Sikap Tegas Jenderal Moeldoko Kepada Malaysia Sudah Tepat

Aksi sikap tegas yang di lakukan  Jenderal Moeldoko kepada Malaysia dinilai sudah tepat oleh Ahli Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana yang juga Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dalam sebuah laman liputan6, Minggu (10/8), Hikmahanto menyampaikan: ”

“Bila Malaysia hendak membangun Mercusuar di wilayah Landas Kontinen Indonesia maka Malaysia wajib meminta izin kepada Indonesia,” kata Hikmahanto di Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Pernyataan keras Moeldoko itu didasarkan pada Perjanjian Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia pada 1969 dan Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi Malaysia dan Indonesia. “Berdasarkan Perjanjian Landas Kontinen, pemasangan tiang pancang berada dalam koordinat hak berdaulat Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya, sambung dia, Pasal 80 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan negara yang mempunyai hak berdaulat di landas kontinen mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan memiliki kewenangan dan pengaturan atas instalasi yang dibangun di atasnya.

Menurut Hikmahanto, Malaysia mencoba mengulur-ulur waktu membongkar tiang pancang meski telah dilakukan perundingan. Malaysia terlihat hendak bertahan dalam membangun mercusuar dengan harapan pemerintah Indonesia lalai dan mengabaikannya.

“Protes dan keberatan Malaysia terhadap tindakan Indonesia untuk membongkar tidak akan mungkin, mengingat tiang pancang tersebut berada di landas kontinen Indonesia,” tukas Hikmahanto.

Sebelumnya, terkait pancang suar yang dibangun Malaysia di perairan Indonesia, hingga saat ini sudah 2 kali ada pertemuan antara Indonesia dan Malaysia. Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun mendesak Malaysi membongkar tiang pancang mercusuar itu.

“Saya tegaskan, jika Malaysia tidak mau bongkar, maka kami TNI yang akan membongkarnya,” tegas Moeldoko.

Sampai tulisan ini diturunkan (10/8), belum ada ditemukan tentang respon dari pihak negara Jiran Malaysia tersebut.

Silahkan berkomentar