Ini sebuah teguran langsung kepada Joko Widodo (Jokowi) yang selalu mengatakan di sana banyak mafia, padahal terbukti di kubunya ada mafia yang dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini rakyat sudah tahu bahwa kubu Jokowi – Jusuf Kalla juga bersarang mafia. Ini namanya maling teriak maling!
Adalah mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu yang juga kader Partai Nadem yang dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Kita tahu bahwa Nasdem yang diketuai Surya Paloh adalah partai koalisi pasangan Jokowi- Jusuf Kalla.
Negara diduga alami kerugian 35 Miliar karena ulah kader Nasdem yang sudah terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.
Seperti dilansir dari okezone, Selasa (5/8) bahwa Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan detailing engineering design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Papua.
“Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait detailing engineering design PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan BS (Barnabas Suebu) sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (5/8/2014).
Barnabas adalah Gubernur Papua 2006-2011. Barnabas diketahui adalah calon anggota legislatif terpilih periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang mewakili daerah pemilihan Papua.
“Selain itu, penyidik juga menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dalam untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait detailing engineering design PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan JJK (Jannes Johan Karubaba) selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua 2008-2011 sebagai tersangka,” tambah Johan Budi.
Satu lagi tersangka dalam kasus ini menurut Johan berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek itu.
“Dari hasil gelar perkara, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan LD (Lamusi Didi) dari swasta yaitu direktur utama PT KPIJ (Konsultasi Pembangunan Irian Jaya) sebagai tersangka,” ungkap Johan.
Kepada ketiga tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
“Nilai proyek sekira Rp56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp35 miliar,” tegas Johan.
KPK menduga PT KPIJ menggelembungkan harga proyek. “Pemeriksaan para terperiksa pada masa penyelidikan memang lebih banyak dilakukan di Papua,” pungkas Johan.
Pukulan telak bagi Nasdem dan Jokowi-Jusuf Kalla
Partai Nasdem yang katanya sebagai gerakan perubahan, ternyata di isi oleh koruptor juga rupanya, jadi sama saja atau tidak ada bedanya. Padahal dikabarkan Surya Paloh pernah mengatakan: ” Jika Kadernya korupsi lebih baik partai Nasdem bubar “. Perkataannya itu disampaikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta tanggal 3/6/2014, ketika acara pembekalan Caleg Partai Nasdem.
Sedangkan bagi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang selalu bilang di sana banyak mafia, namun lupa bahwa di pihaknya juga banyak mafia yang sudah di tangkap KPK, nah bagaimana yang belum di tangkap? KPK akan memeriksa Megawati habis lebaran, kita tunggu saja.
Koruptor itu ada di mana mana,jadi tidak dapat menyalahkan Jokowi-JK juga Nasdem, yang penting sudah tertangkap KPK, jangan mencari cari kesalahan Jokowi – Jk-Nasdem, karena masalah nya baru diketahui dan terbongkar,,,,, andapun juga bisa Korupsi…!
Saya beranggapan. Bahwa cara menyampaikan berita ini adalah Sangat tendensius dan cenderung memojokkan Jokowi. . Ini adalah Cara buruk dari suatu media yg Tidak cerdas dalam pemberitaan. Bagaimana media seperti ini bisa membangun dan mencerdaskan Bangsa ?
Permasalahan Indonesia Saat ini, bukan saja NKK ( Nepotisme-Kolusi dan Korupsi ) tetapi sudah menyangkut Konspirasi Kelompok-Golongan-Aliran bahkan Asing dalam Pemerintahan.Dalam Posisi seperti ini Kebijakan pemerintah tdk lagi seutuhnya berorientasi pada Kepentingan Bangsa dan Negara.Dipermukaan Kerjanya untuk kepentingan Rakyat ,tetapi Endingnya Kekuasaan mewariskan Bengkalai &Kehancuran pada Masa Depan Bangsa dan Negara ( Hutang yg semakin meningkat,Sumber Daya Alam yang makin terkuras,Eksploitasi Asing atas Perekonomian,Moral Bangsa yang makin terkikis)
Zamane bedes dadi pemimpin
org pemimpin mereng aja kok di bela rakyat bodoh
kalo dari kubu KMP maka akan dipolitisir beritanya,…tinggal gantian kubu Jokowi,..eh malah para pasukan nasi bungkus tidak terima,..sesama korban nasi bungkus yang sadar gitu,… nanti kalo abis terjual,..emange loe semua mau anak-cucu mu jadi kuli karena nasi bungkus
Beriita ini judulnya dan isinya sangat tendensius, jangan lupa kejadian / proyek tsb TA. 2009 – 2010 sehingga tidak ada relevansinya dgn Pemerintahan Jokowi – Jk. Kalau Mantan Gubernur Kader Nasdem betul dan bisa jadi segera diberhentikan.
Masalah korupsi adalah masalah pribadi yang selalu berusaha ditutup-tutupi.pelakunya…Jadi wajar saja kalau Jokowi tidak tahu tadinya. Sungguh tulisan diatas merupakan pikiran yang dangkal dan sangat tendensius. . Bahwa hal itu sudah terbuka, maka kita bisa melihat, sikap Jokowi dan partai Nasdem, apakah mereka mendukung atau malah menutup-nutupi., atau membela koruptor………..Itulah yang seharusnya dinilai……….
.
kalau koruptor dan yang “lainya” ada di mana mana berarti jgn salahkan juga sebelumnya..itu lah tugas seorang JKW.gilirian kader cs nya di beritakan anda membela dgn segala opini pembenaran..apa tidak malu saat JKW cs juga selalau koar koar byk mafia dan koruptor kepada yg lain
@corps : bagaimana dgn berita di metro mini dan atau grup nya yg selalu juga berbuat yg sama.. apa juga tidak tendensius dan memojokan satu sama lainya..jd jgn beranggapan kalian selalu benar
Alhamdulillah saya cukup banyak paham terkait politik, tapi saya sekarang sudah menarik diri dari dunia politik.
Yang jelas dunia politik, pemerintahan, hukum, sulit sekali menemukan pihak yang jujur, kalau menurut pengalaman saya yang jujur paling banyak hanya 5%. Itupun yang jujur tersebut sebagian besar termarginalkan oleh oraganisasinya.
Sebagai seorang Akuntan (Alumni STAN dan FE UI) dan mantan Auditor sangat mudah untuk membuktikannya melalui berbagai pendekatan audit keuangan.
Saya sependapat dengan bapak Wahab Zulhadi, akan tetapi hendaknya kita berbuat adil juga dengan para pendukung prabowo.
Integritas seseorang terlihat bagaimana dia bersikap jujur dan adil dalam bersikap.
Semoga Bermanfaat.