Apapun itu, rakyat harus tahu kabar terbaru tentang kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bagaimana caranya, rakyat harus tahu apakah dengan anggaran dana sekitar 7.9 Triliun Rupiah itu, KPU sudah bekerja sesuai amanat konstitusi atau tidak. Pokoknya rakyat harus tahu apakah Pilpres 2014 sudah dijalankan dengan jujur dan adil oleh KPU.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus di ‘kuliti’, mengapa tidak tegas dalam mengawasi jalannya Pilpres 2014. Ingat ! Bawaslu juga pakai uang negara (baca:uang rakyat) sebanyak 3.2 Triliun Rupiah. Jadi wajar jika rakyat minta kinerja KPU dan Bawaslu harus di audit.
Aspirasi rakyat untuk meminta kecurangan di KPU harus diungkap, ternyata di sambut oleh DPR RI dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus Pilpres) dan akan bekerja dalam waktu 1 bulan, selama masa reses.
Hal ini sesuai dengan lansiran dari inilahcom yang melaporkan bahwa, Wakil Ketua Komisi II DPR, Khatibul Umam Wiranu mengaku optimis Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pilpres akan dibentuk setelah masa reses. Bahkan proses penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu satu bulan.
“Pansus hak penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini penyeledikan terhadap penyelenggaraan Pemilu, periode waktu minimal satu kali masa persidangan,” ujar Khatibul di Jakarta, Jumat (25/7/2014).
Dia mengaku optimis Pansus ini akan berjalan cepat sebab banyak fakta-fakta yang bisa digali kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap proses Pilpres kemarin.
“Jadi tidak tertutup kemungkinan periode DPR satu masa sidang Agustus-September bisa untuk Pansus kecurangan Pilpres. tergantung data dan fakta, diverikasi kepada penyelenggara pemilu lalu dinilai,” imbuhnya.
Khatibul menampik keraguan beberapa pihak terkait pembentukan dan masa kerja Pansus ini. Sebab periode anggota DPR 2009-2014 hanya menyisakan waktu efekti satu bulan saja.
“Soal yakin tidak yakin, Pansus mau tidak kerja maraton satu setengah bulan, pertengahan agustus masuk di September kalau mengungkapkan fakta-fakta yang bisa, daripada melimpahkan pansus ke parlemen baru,” tandasnya.
Selain itu, Tim kuasa hukum Prabowo – Hatta juga sudah melaporkan sengketa Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR pun sudah akan bekerja untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2014. Dan rakyat harus terus mengawasinya dan jangan lengah sedikit pun.
