Ini dia kabar terbaru tentang Joko Widodo (Jokowi) yang pada tanggal 22 Juli 2014 lalu di umumkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2014 oleh KPU. Namun kabar yang beredar bahwa pasangan Jokowi-Jusuf Kalla tidak serta merta bisa dengan mudah menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden ke 7 Republik Indonesia. Bahkan bisa saja mereka “batal” jadi Predisen dan Wakil Presiden, lha kok bisa? Jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan kubu Prabowo – Hatta bagaimana? Inilah yang dinamakan ngeri-ngeri sedapnya bagi Jokowi – JK.
Seperti dilansir dari wartanews.com yang melaporkan bahwa, KPU telah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden terpilih 2014-2019, namun jalan pasangan nomor urut 2 tersebut menuju Istana tak semulus yang dibayangkan karena masih teganjal masalah hukum dan politik.
Hal ini dikatakan Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) Said Salahuddin, Kamis (24/7/2014).
“Dia harus menang dulu dalam pertarungan hukum melawan Prabowo di Mahkamah Konstitusi (MK) apabila capres nomor urut satu itu mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU),”Kata said.
Saat ini MK bisa saja membatalkan ketetapan KPU, ini pernah terjadi saat PHPU kepala daerah Kotawaringin Barat.
“Jika MK nanti menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak permohonan dari kubu Prabowo, maka kemenangan Jokowi dalam pertarungan hukum masih harus berlanjut ke pertarungan berikutnya, yaitu pertarungan politik antar parpol pendukung pasangan capres-cawapres di DPR,” Terangnya.
Dalam pertarungan ini, lanjut Said, parpol pendukung Jokowi harus mampu menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Jokowi. Namun komposisi DPR sendiri didominasi oleh partai-partai pendukung Prabowo-Hatta dengan 353 kursi.
Prabowo – Hatta sudah melaporkan ke MK
Sementara itu, dikabarkan Prabowo Hatta pada hari Jum’at (25/7) Sudah melaporkan kasus sengketa Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai dengan temuan di lapangan, banyak kecurangan yang terjadi secara massif dan ini mencederai demokrasi di Indonesia. Namun yang aneh adalah walau dengan banyak bukti KPU tetap saja merasa benar sendiri, padahal fakta dan bukti bisa di temukan. (Baca: Fakta dan Bukti Kecurangan Pilpres 2014 disini)