Ini adalah pertanyaan yang menarik, sebab sudah di nyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Juli 2014. Lalu apakah KPU sudah menjalankan tugas dengan jujur, adil, profesional, akuntabel? Untuk menjawab hal ini, maka kecurangan Pilpres 2014 harus dibuktikan. Jika tidak ada di temukan kecurangan sekecil apapun, maka KPU sudah bekerja sesuai amanat rakyat.
Namun jika sebaliknya ditemukan banyak kejanggalan, keanehan, kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014, maka KPU sudah mengkhianati rakyat. Oleh sebab itu, semakin penting dan genting jika proses Pilpres 2014 di investigasi dengan adil dan taat azas hukum, bukan dengan anarkis.
Sayang jika uang rakyat sebanyak Rp 7,9 Triliun yang di gunakan KPU untuk melaksanakan Pilpres 2014 tidak berjalan dengan demokratis. Rakyat juga yang dijadikan korban.
Jadi pengusutan kasus kecurangan memang harus di ungkap, supaya rakyat tahu, sudah bekerja dengan benarkah KPU? Dan hal ini adalah hal yang rasional, rakyat ingin tahu saja kok banyak yang kebakaran jenggot.
DPR Bentuk Pansus Pilpres 2014
Karena adanya indikasi kecurangan yang terjadi di proses pelaksanaan Pilpres 2014, DPR pun dikabarkan membentuk Panitia Khusus Pilpres 2014 untuk mengungkap jika hal itu benar ada.
Seperti dilansir dari Republika yang melaporkan bahwa, Komisi II DPR berencana membentuk panitia khusus pemilu presiden 2014 (Pansus Pilpres). Rencana ini muncul lantaran Komisi II melihat terdapat beragam kecurangan yang tidak diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilpres.
“Kami akan bentuk Pansus Pilpres secepatnya karena memang banyak kejanggalan terjadi,” kata Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar saat dihubungi wartawan, Rabu (23/7).
Agun menyatakan mestinya KPU bersikap arif dan bijaksana menyikapi berbagai laporan kecurangan dan keberatan yang disampaikan tim saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. KPU juga mestinya menjalankan berbagai rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu terkait kecurangan selama pilpres. “Kenapa KPU tidak merespon semua temuan pelanggaran pemilu dan kecurangan yang terjadi di daerah,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini menyayangkan sikap KPU yang tergesa-gesa mengumumkan hasil rekapitulasi pilpres. Agun mencontohkan KPU mestinya tidak mengacuhkan rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta untuk mengecek temuan kejanggalan di 5.802 TPS Jakarta selama pilpres. “Tidak perlu memaksakan rekapitulasi suaranya harus selesai 22 Juli 2014. Karena ini menyangkut kepentingan negara, KPU jangan seperti mengejar setoran,” ujarnya.
Jika para anggota dewan yang terhormat sudah membentuk Pansus Pilpres 2014, maka hal dugaan ini sudah semakin kuat. Dan rakyat tinggal menunggu saja apa hasilnya nanti. Tidak muluk-muluk, rakyat hanya ingin tahu saja apakah Presiden yang terpilih itu sudah dari hasil Pilpres 2014 yang jujur dan adilkah? Atau justru sebaliknya.