Wajar jika publik berprasangka kepada Radio Republik Indonesia (RRI), mengapa? Karena lembaga tersebut adalah lembaga negara yang di biayai dari uang rakyat, namun melakukan pekerjaan yang bukan tugas pokoknya, yaitu melakukan survei, ada apa?
Hal itulah yang terus dicari siapa sebenarnya orang di belakang RRI, karena dari pengalaman RRI bukanlah lembaga yang biasa melakukan survei, namun mengklaim bahwa Quick Countnya tidak di tungganngi siapapun.
Seperti dilansir dari inilahcom meirilis Proses hitung cepat (quick count) yang dilakukan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk kemenangan pasangan nomor dua, Jokowi-JK, dicurigai sebagai pesanan.
Ketua Presidium Poros Pelajar Santri Indonesia Ali Rasyid mengungkapkan, kecurigaan tersebut kepada INILAH.COM, Sabtu (12/7/2014). Dia mendesak agar Dirut LPP RRI Niken Widiasuti bersikap jujur.
“Agar semuanya terang benderang, Dirut RRI harus jelaskan masalah ini. Bersikap transparan kepada publik ini penting. Sebagai komitmen dalam menegakkan akuntabilitas dan transparansi,” tandas Ali.
Lalu siapakah pihak yang ditengarai ‘bermain’ dalam hitung cepat RRI? Menurut Ali, dugaan kuat mengarah kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pimpinan seluruh BUMN.
“Dugaan ini, sangat wajar muncul. Karena publik mencatat bahwa Pak Dahlan pernah menyatakan diri sebagai pendukung salah satu capres,” ungkapnya.
Meski begitu, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang menunggangi RRI. Tujuannya sangatlah pragmatis, pencitraan kemenangan Jokowi-JK.
“Saat ini, kami sedang kumpulkan data dan informasi mengenai masalah ini. Insya Allah semuanya akan terbuka,” terangnya.
Terkait dugaan itu, kedua pihak tersebut belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi melalui pesawat teleponnya masing-masing.
Sebagaimana diketahui, RRI dalam hitung cepat pemilihan presiden lalu menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul. Pasangan nomor urut dua itu memperoleh suara 52,52%, sedangkan Prabowo-Hatta 47,48%. Dikutip oleh silontong.com.
Semoga siapa otak di balik itu semua segara terbongkar, jangan sampai lembaga negara yang harus melayani rakyat, malah di gunakan untuk kepentingan sekelompok orang.
