Tampaknya rakyat memang ingin kasus dugaan korupsi transjakarta cepat di tangani, karena rakyat memang ingin tahu mengapa uangnya di korupsi. Pihak kejaksaan tampaknya tak serius dalam menangani kasus tersebut. Ada indikasi sengaja diperlambat.
Maka dari itu, puluhan massa dari Organisasi Masyarakat Peguyuban Bekasi-Banten (Pasiban), menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus mark up pengadaan bus Transjkarta dari Kejaksaan Agung (Kejagung), yang diduga melibatkan Joko Widodo alias Jokowi. Berikut seperti dikutip dari okezone.com.
“KPK harus mengambil alih kasus korupsi bus Transjakarta yang diduga melibatkan Gubernur Jakarta nonaktif, Joko Widodo,” kata Ketua Pasiban, Damin Sada kepada wartawan, di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Damin, juga mendesak KPK menyelidiki penyalahgunaan anggaran APBD Kota Surakarta, terutama adanya indikasi korupsi pada Badan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), saat Jokowi menjabat sebagai walikotanya.
“KPK jangan terpengaruh dengan keluguan dan kejujuran Joko Widodo. Dia (Jokowi) itu bagai malaikat yang sebenarnya hanya untuk menutupi kebohongannya,” tegas Damin.
Kemudian, Damin juga meminta KPK membongkar kebenaran transkip percakapan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief. “Apabila tidak mendapat respon berarti KPK ada main dengan Joko Widodo atau tidak ada keberanian. Jadi lebih baik KPK dibubarkan saja. Dan patut diduga Ketua KPK Abraham Samad akan dapat jatah kursi menteri dari Joko Widodo kalau terpilih jadi presiden sebagai imbalan tidak diperiksa KPK,” tuntasnya.
Lalu bagaimana respon KPK? Ada dugaan bahwa KPK pun tampak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa keberadaan Anies Baswedan di tim sukses Jokowi JK bisa membuat konflik kepentingan, karena publik tahu bahwa Anies adalah Ketua Komite Etik KPK. Seharusnya Anies di nonaktifkan dari posisi tersebut.
Kritik pun muncul kepada jubir timsukses Jokowi-JK itu, juga KPK diminta tegas tentang posisi Anies Baswedan di komite etik KPK.
“Menurut saya, sangat tidak etis bila Baswedan masih duduk di Komite Etik, tapi ngeblok ke salah satu kandidat pilpres. Karena bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat tentang kemungkinan KPK dijadikan alat politik. Ini berbahaya bagi langkah pemberantasan korupsi (KPK) ke depan,” kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi di Jakarta, Selasa (3/6), dikutip dari aktual.co.
