Inilah tulisan yang membahas tuntas dan lengkap tentang kronologi terjadinya pengrusakan dan penyegelan Kantor TVOne oleh massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada rabu, 2 Juli 2014, sekitar pukul 22.00 wib.
Awal mula
TV One selaku siara televisi swasta menyiarkan pemberitaan yang menyebut PDI Perjuangan dan Jokowi memiliki hubungan dngan partai komunis (lihat video). Lalu, Sekjen Tjahjo Kumolo mengerahkan kader partai banteng untuk mengepung kantor redaksi TV One di Pulogadung, Jakarta Timur dan menyegel kantor TV One Biro Yogyakarta, seperti dimuat republika.co.id.
Puncak emosi pengurus dan kader PDIP tersebut sepertinya bersumber dari berita yang ditayangkan TV One berjudul ‘PDIP Menerima Kunjungan Partai Komunis Tiongkok di Tahun 2012’. Dalam video yang diunggah ke Youtube pada Rabu (2/7), PDIP disebutkan mengirimkan beberapa kader untuk menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok (CPC).
Disebutkan pula, Hasto Kristiatno dan Rokhmin Dahuri, serta 15 kader partai, termasuk Eva Sundari melakukan studi banding untuk melakukan pembangunan kader akar rumput. Berikut sebagian narasi pemberitaan yang dibacakan pembaca acara perempuan tersebut:
“Ditengah kekhawatiran munculnya bahaya laten komunis, ternyata Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membina hubugan yang erat dengan Partai Komunis Tiongkok atau (CPC). Selain menerima kunjungan dari perwakilan Partai Komunis Tiongkok, PDIP juga mengirimkan sejumlah kadernya untuk mengenyam ilmu di partai komunis tersebut.” Masih di kutip dari Republika.
Dan berikut adalah video beritanya.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gxR6z1WIkac?feature=player_embedded]
Kemudian terjadilah peristiwa pengrusakan dan penyegelan kantor TV One Jogjakarta. Pada pukul 22.15 WIB, Rabu (2/7), demikian dilansir Merdeka, ratusan kader dan simpatisan PDIP berbondong-bondong mendatangi kantor Tv One di Jl Kenari, Perumahan Timoho. Massa menyegel kantor tersebut dengan menggunakan bambu yang melintang di pintu depan.
Sambil berorasi, massa yang marah atas pemberitaan TVOne juga meluapkan kekesalannya dengan mencorat-coret tembok kantor dengan cat semprot warna merah. Salah satunya, mereka menulis ‘Jokowi bukan kader PKI’, ‘JKW-JK’, ‘tvOne anj**g’, dan sebagainya, yang di kutip dari situs simomot.com.
Beikut adalah gambar dan foto kantor TV One yang di rusak.
Intinya Massa PDIP meminta TV One untuk mengklarifikasi dan meminta maaf dari pemberitaan yang ada. Massa PDIP pun memberikan waktu sampai pagi (03/07) nanti kepada televisi milik Aburizal Bakrie ini untuk melakukan klarifikasi. Jika tidak, massa akan kembali mendatangi kantor televisi itu. “Kami akan mendatangi lagi, jika tidak segera diklarifikasi,” tegas Chang.
Lalu Humas Tv One Bernadus Yohannes Raldy Doy usai menerima pengunjuk rasa dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Pukul 02.00 WIB di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
“Kami akan melakukan rapat terlebih dahulu dan akan memberikan klarifikasi paling lambat siang nanti jam 12,” ujar Raldy, seperti yang di muat Tribunnews.com.
Berapa Kerugian TV One?
Tidak tahu persis berapa kerugian material yang di alami oleh TV One, namun hal itu bukanlah hal yang penting untuk di bicarakan. Tapi yang mengalami kerugian sesungguhnya adalah Jokowi – Jusuf Kalla, karena banyak kritik yang menyerang kepada pasangan tersebut dengan terjadi aksi pengrusakan dan penyegelan itu.
Ada pengamat yang mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi blunder kepada Jokowi JK. Karena yang selama ini di nilai akan membasmi premanisme, malah membiarkan aksi premanisme terjadi. Sesuai pemberitaan yang beredar, bahwa Jokowi tetap membela pendukungnya yang melakukan penyegelan dan pengrusakan kantor TV One Jogjakarta dan menyalahkan pemberitaan TV One.
“Tapi kan medianya ikut bantu manas-manasin. Salah sendiri manas-manasin. Makanya jangan ikut manas-manasin. Jangan sekali-kali salahkan relawan,” kata Jokowi saat konferensi pers di Bandung, Kamis. Dikutip situs Republika.
Banyak yang menyayangkan sikap Jokowi yang seperti itu. Seharusnya aksi yang dilakukan adalah menggunakan hak jawab atau melaporkan ke polisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
“Masyarakat yang bisa memberi penilaian. Menggeruduk itu mestinya dilakukan paling akhir, setelah melalui surat, telepon, jangan langsung menggeruduk, itu menandakan tidak matang,” kata pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, kepada Harian Terbit, Kamis (3/7).
Dari kejadian itu, pihak TV One sudah menyerahkan kasus tersebut keranah hukum, biarlah pihak kepolisian yang akan mengurusnya.
Baca: Kerugian Jokowi JK dari aksi pengrusakan kantor TV One disini
