Tidak ada yang mau mengalah, sepertinya konflik di tubuh partai Golkar akan berujung di pengadilan. Hal inilah yang sudah di antisipasi oleh Agung Laksono dengan menyiapkan pengacara yang tidak sedikit jumlahnya. Dugaan Agung takut kalah pun semakin semakin kuat.
Seperti dilansir dari laman ROL, Senin (8/12/2013), bahwa Ketua Umum Partai Golkar versi Munas IX Jakarta Agung Laksono menyatakan sudah menyiapkan 100 pengacara untuk menghadapi kemungkinan gugatan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie di pengadilan. “Jadi kami sekarang akan segera ke Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Priyo Budi Santoso dan Laurens Siburian. Kami sudah minta tim pengacara, ada 100 orang, di dalamnya ada bantuan Todung Mulya Lubis dan Adnan Buyung Nasution,” kata Agung di Hotel Mercure, Jakarta, Senin.
Menurut dia, pihaknya siap melaporkan seluruh proses yang terjadi dalam Munas IX Jakarta kepada Kemenkumham. Selain itu Agung mengatakan pihaknya siap menghadapi jalur hukum apabila terjadi sengketa terkait kepengurusan Partai Golkar. “Kami sudah menyusun tim pengacara yang terdiri atas kader-kader Golkar agar dapat memenuhi prosedur yang dibutuhkan,” ujarnya.
Dia meyakini kepengurusannya yang akan dilegalkan karena proses pelaksanaan Munas IX Jakarta yang menghasilkan kepengurusan tersebut berlangsung demokratis. Pelaksanaan Munas itu, menurut dia, tidak terkait dengan kepentingan suatu kelompok atau bisnis tertentu. “Saya harus yakin punya saya yang dilegalkan, kan ini bukan semata-mata munas tapi menunjukkan praktek demokrasi internal yang baik dan DPP Partai Golkar yang bekerja dengan baik,” katanya.
Namun Agung menegaskan apabila keputusan Kemenkumham sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan sesuai ketentuan, maka pihaknya siap menghormati keputusan tersebut. Selain itu, kata Agung, apabila kubunya yang menang maka dirinya siap merangkul seluruh kader namun harus kooperatif dan memiliki semangat yang sama. “Kalau kubu Agung Laksono menang, kami akan merangkul seluruh kader kami sepanjang kooperatif dan memiliki semangat yang sama toh untuk kepentingan bangsa,” katanya.
Agung mengklaim pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih demokratis dibandingkan Munas IX Bali. Hal itu ditunjukkan dengan pemilihan ketua umum yang berlangsung secara terbuka pada Minggu (7/12) malam.
“Munas ini jauh lebih ramai dari Munas Bali karena di sini tidak ada yang ditutupi dan tidak ada agenda tersembunyi,” katanya.
Dia menegaskan bahwa dengan semangat keterbukaan itu, Golkar telah menunjukkan pada publik bahwa partai tersebut mampu menjalankan praktek demokrasi. (Rol/silontong)
Munas Golkar di Bali sesuai AD/ART Partai Golkar karena surat undangan di tanda tangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie dn dihadiri oleh 33 Ketua DPD Propinsi dan seluruh Ketua DPD Kab/Kota di seluruh Indonesia. Dan bila putusan Pengadilan memenangkan Munas Golkar di Ancol berarti sangat jelas intervensi Pemerintah terhadap Golkar.